Jakarta Siap Kirim Tenaga Kerja Unggul ke Luar Negeri, Gubernur Pramono Teken MoU dengan Menteri P2MI

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, Mukhtarudin, di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi perlindungan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari DKI Jakarta.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas untuk bersaing di pasar global. Fokus utama dari MoU ini adalah peningkatan kompetensi dan pemberdayaan calon pekerja migran agar mampu menembus sektor pekerjaan menengah hingga tinggi di berbagai negara.

“Kami ingin mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di sektor-sektor menengah ke atas, seperti pengelasan (welder), perhotelan (hospitality), dan teknik (engineering),” ujar Gubernur Pramono.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap mendukung strategi nasional yang digagas Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan kompetitif. Pemprov DKI berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses dan peluang kerja bagi warga Jakarta ke berbagai negara tujuan.

“Ke depan, kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang penempatan tenaga kerja ke negara-negara seperti Korea, Jepang, negara-negara di Eropa Barat dan Timur, Tiongkok, hingga kawasan Timur Tengah,” jelasnya.

Pramono juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat secara mandiri. Ia menegaskan bahwa negara tetap wajib hadir dalam proses perlindungan hingga pemulangan pekerja migran yang menghadapi kendala di luar negeri.

“Kalaupun ada PMI yang berangkat secara perorangan, pemerintah tetap berkewajiban membantu dan memfasilitasi kepulangannya ke Tanah Air,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri P2MI sekaligus Kepala BP2MI Mukhtarudin menilai kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam isu perlindungan pekerja migran. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap PMI tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

“Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman kami dengan Menteri Dalam Negeri, hari ini kami menandatangani MoU dengan Gubernur DKI Jakarta untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dari hulu ke hilir,” ujar Mukhtarudin.

Kerja sama ini juga menitikberatkan pada program pelatihan, peningkatan kapasitas, serta promosi bagi calon pekerja migran. Tujuannya adalah mencetak tenaga kerja yang mampu memenuhi permintaan global yang kini semakin berorientasi pada keterampilan menengah hingga tinggi.

“Mulai dari peningkatan keamanan, kualitas, hingga promosi pekerja migran menjadi fokus utama dalam kerja sama ini,” tambah Mukhtarudin.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja di luar negeri kini mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya didominasi oleh sektor rumah tangga, kini permintaan meningkat di bidang teknik, konstruksi, hingga pelayanan profesional yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus.

“Permintaan tenaga kerja di luar negeri kini bergeser dari sektor rumah tangga menuju sektor keterampilan menengah dan tinggi. Karena itu, kami berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah berkomitmen dan bersinergi untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia,” tegasnya.

Mukhtarudin juga menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai pusat mobilitas nasional yang strategis. Ia menilai, posisi ibu kota menjadikan DKI Jakarta memiliki peran vital dalam menyiapkan calon pekerja migran dengan pembekalan dan perlindungan menyeluruh.