Bahas Transjabodetabek, Pramono Akui Pemprov DKI Belum Sanggup Gratiskan Transportasi bagi Warga di Luar Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta belum sanggup untuk memberikan subsidi gratis transportasi umum kepada 15 golongan masyarakat di luar Jakarta.

“Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi apalagi Dana Bagi Hasil (DBH) nya baru dipotong,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10).

Diketahui, Pramono telah menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 terkait layanan angkutan massal gratis untuk 15 golongan.

Adapun 15 golongan itu terdiri dari peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus dan kartu Jakarta mahasiswa unggul; penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak; penghuni rumah susun sederhana sewa; tim penggerak PKK dan kelompok PKK; dan PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta; penyandang disabilitas; penduduk lanjut usia; veteran Republik Indonesia; karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta; pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini; penjaga rumah ibadah; penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus pos pelayanan terpadu; dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, masyarakat hanya bisa mendaftarkan diri melalui satu golongan. Pelajar pemegang KJP Plus dan KJMU juga harus melampirkan KTP, KIA, atau KK Jakarta.

Diketahui, Gubernur Pramono menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah penyangga untuk membahas terkait transportasi di Jabodetabek.

“Karena bagaimanapun untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada, terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan,” kata Pramono.

Dalam rapat tersebut, Pramono menjelaskan ia bersama kepala daerah lainnya akan membahas terkait perkembangan Transjabodetabek.

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas terkait realisasi "park and ride" di wilayah-wilayah penyangga.

Pramono menjelaskan, dengan adanya "park and ride", masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi menuju feeder (pengumpan) bisa memarkirkan kendaraannya di sana. “Park and ride-nya kami mengusulkan untuk disediakan oleh daerah-daerah setempat, karena ini menjadi tempat parkir mereka dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya. Ini akan sangat bermanfaat,” katanya.

Pertemuan itu pun turut membahas terkait integrasi transportasi umum di wilayah Jabodetabek. Sebab Pramono tak ingin, persoalan transportasi umum yang terintegrasi hanya terselesaikan di satu wilayah.

Untuk itu, Pramono ingin melakukan pengembangan transit oriented development (TOD) yang akan dilakukan mulai 2026 mendatang.

Dia berharap, manfaat dari pengembangan ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat. “Kemudian akan dilakukan bersama termasuk pengembangan Transit Oriented Development (TOD). Itu ada dua. Satu yang dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta, satu yang dikembangkan oleh MRT," ujarnya.