Tiga Kandidat Sekda Kabupaten Bekasi Ikuti Uji Kompetensi

KABUPATEN BEKASI - Sebanyak tiga kandidat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), yang lulus seleksi administrasi, mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar sebagai bagian dari tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Kegiatan uji kompetensi ini berlangsung selama dua hari yakni 27-28 Oktober 2025 bertempat di Grha Merit, Kota Bandung, diikuti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Endin Samsudin, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Henri Lincoln, Kepala Badan Pendapatan Daerah Iwan Ridwan.

"Melalui asesmen ini, kami berupaya mendapatkan figur sekretaris daerah yang kompeten, profesional, berintegritas dan memiliki wawasan strategis. Sosok yang mampu menjalankan peran sekretaris daerah secara optimal sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan daerah," kata Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (27/10).

Ia mengatakan asesmen ini menjadi bagian penting dari mekanisme seleksi terbuka yang kompetitif dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur dalam UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PAN-RB 15/2019.

Tahapan asesmen ini bukan sekadar proses administratif melainkan instrumen penting untuk menilai secara menyeluruh kompetensi, kapasitas kepemimpinan dan integritas calon pejabat tinggi daerah.

Para peserta akan mengikuti berbagai rangkaian uji kompetensi secara komprehensif. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan 'Computer Assisted Test' (CAT) mencakup psikotest, simulasi kasus manajerial serta ujian sosial kultural.

"Rangkaian ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir kritis, mengambil keputusan strategis serta memahami dinamika sosial dan budaya birokrasi pemerintahan," katanya.

Kemudian hari kedua akan diisi dengan wawancara kompetensi dan 'Leaderless Group Discussion' (LGD) yaitu sesi diskusi kelompok tanpa pemimpin yang menilai kemampuan berargumentasi, berkoordinasi dan menunjukkan kepemimpinan kolektif dalam situasi dinamis.

"Melalui asesmen selama dua hari ini, kami ingin melihat lebih dalam karakter kepemimpinan, pola pikir strategis, kemampuan problem solving dan sensitivitas sosial dari setiap calon. Karena sekretaris daerah bukan hanya administrator tetapi juga pemimpin yang mampu menggerakkan sistem birokrasi agar adaptif terhadap perubahan," ujarnya.

Dirinya menekankan posisi sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran roda pemerintahan daerah, terutama dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah serta penguatan reformasi birokrasi.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah, proses seleksi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi mendukung pelaksanaan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera.

"Visi ini menuntut kita semua, terutama jajaran ASN untuk terus menghadirkan birokrasi yang efisien, inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekretaris daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh perangkat daerah bergerak harmonis, selaras dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan," katanya.

Ida mengaku keberhasilan seleksi akan menentukan arah tata kelola pemerintahan, menciptakan birokrasi semakin kolaboratif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan para peserta menjadikan ajang ini sebagai ruang refleksi dan pembelajaran, memperkuat kapasitas diri sebagai ASN unggul.

"Kegiatan asesmen ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan figur sekda yang mampu menjadi penghubung kebijakan antara pimpinan daerah dan perangkat daerah, menggerakkan sinergi lintas sektor serta mengawal implementasi program prioritas daerah dengan semangat kolaborasi dan inovasi," ucap dia.

Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan asesmen ini menjadi instrumen penting dalam menilai kompetensi calon pejabat tinggi daerah secara objektif dan menyeluruh.