BGN Tekankan SOP Pengolahan Menu MBG

Adapun Sony Sanjaya mengatakan ruang lingkup program MBG bukan sekadar mencakup operasional SPPG, tetapi mencakup kemudahan SPPG mendapatkan bahan baku berkualitas untuk diolah menjadi menu MBG.

Konteks pemenuhan baku itu tidak boleh bersifat parsial tapi dimiliki di setiap daerah secara detail.Oleh karena itu, ekosistem rantai pasok ini yang perlu dipikirkan oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.

“Karena saat ini pasokan bisa terpenuhi karena jumlahnya baru 25 SPPG di Malang, ketika sudah 83 SPPG bagaimana bisa memenuhi, seperti kangkung, pakcoy dan ikan. Ini harus dipikirkan,” kata Sony. Dia menjelaskan untuk menyukseskan MBG perlu dibarengi pendekatan baru, yakni “MBG Preneur” sebagaimana yang telah diterapkan di Kota Malang.

Menurut Sony, konsep tersebut mampu membuat SPPG memikirkan strategi memperluas akses terhadap bahan baku. “Jadi, tidak hanya sekadar memikirkan soal dapur,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta agar program MBG dapat merata hingga menjangkau wilayah pedalaman sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak di Bumi Cenderawasih.

Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen di Jayapura, Minggu, mengatakan pemenuhan gizi yang baik sejak usia sekolah sangat penting untuk menekan kasus stunting, meningkatkan daya konsentrasi belajar, serta menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan berdaya saing.

“Jadi, kami masih ada keluhan anak yang terlambat masuk kelas karena menghadapi persoalan makan di rumah dan kurangnya dukungan layanan gizi di sekolah,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar SPPG di Provinsi Papua bisa memastikan hal tersebut. “Karena itu, Pemprov Papua hadir memperkuat program ini agar hak anak untuk memperoleh gizi seimbang dapat terpenuhi,” ujarnya. Ant/S-2