1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran; 3 Kementrian yang Banyak Disayangkan Masyarakat

Doc: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran

Koran-Jakarta.Com – Tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, lembaga kajian Indostrategi merilis penilaian kinerja yang menyoroti sejumlah kementerian. Hasilnya, tiga kementerian menempati posisi dengan nilai paling memprihatinkan, masih terperangkap di bawah angka 3 dari skala maksimum 5. Sebuah angka yang, dalam analogi dunia pendidikan, setara dengan peringkat yang mengharuskan peserta didik untuk mengulang ujian.

Melanjutkan berita kami sebelumnya tentang "Setahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Pertahanan Dinilai sebagai Bidang Paling yang Menonjol" dan juga "Setahun Memimpin RI, Prabowo Dinilai Konsisten Tegakkan Kedaulatan Pangan", berikut 3 institusi yang dinilai masih jauh dari kata optimal, yaitu: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

1. Kementerian HAM

Di bawah pimpinan Menteri Natalius Pigai, Kementerian HAM dinilai layaknya mahasiswa abadi yang gemar berdebat dalam seminar, namun gagal menyelesaikan tugas akhirnya. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih terbengkalai bagai cucian kotor yang terus disembunyikan di kolong karpet. Respons terhadap setiap kritik dan desakan dari publik maupun korban seringkali terasa klise dan berputar-putar pada frase “sedang dalam proses pendalaman” atau “tahap kajian mendalam.” Proses yang demikian membuat publik bertanya-tanya, sudah berapa generasi tumbuh dewasa sementara penyelesaian kasus tak kunjung menemui titik terang.

Penilaian publik menuding kementerian ini masih berkutat pada pola business as usual. Tidak ada gebrakan strategis maupun langkah-langkah konkret yang berarti untuk memutus mata rantai impunitas. 

2. Kementerian PUPR
Sementara itu, Kementerian PUPR yang dipimpin Menteri Dody Hanggodo menghadapi ujian berat terkait komitmen pembangunan perumahan. Janji ambisius membangun 3 juta unit rumah per tahun seolah menjadi mantra yang gaib realisasinya. Jika pun pembangunan diklaim telah berjalan, hasilnya dianggap mustahil dilihat dengan mata telanjang, seakan memerlukan bantuan teleskop canggih James Webb untuk menemukannya.

Isu transparansi data menjadi titik lemah utama. Data realisasi pembangunan dinilai samar dan sulit diakses publik, bagai hantu yang sering dibicarakan namun tak pernah benar-benar menampakkan wujud. Kritik pedas bahkan sempat dilayangkan secara terbuka. Sindiran tersebut menyentak dan menyoroti kesenjangan antara program yang dicanangkan dengan realita yang dihadapi masyarakat.

Memang diakui sebagian program perumahan rakyat, seperti FLPP, telah membantu. Namun, skalanya masih dianggap terlalu mini dan tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan, bagai memberikan sebutir permen kepada seseorang yang kelaparan. Yang lebih disayangkan, banyak proyek justru terjebak pada euforia seremonial belaka. 

3. Kementerian ESDM

Kinerja paling suram, berdasarkan penilaian ini, jatuh kepada Kementerian ESDM di bawah komando Menteri Bahlil Lahadalia. Kementerian ini digambarkan seperti sepeda motor yang sering mogok, namun body-nya terus-menerus dipoles agar terlihat kinclong dan berkelas. Tumpukan masalah lingkungan seakan tak pernah tersentuh penyelesaian fundamental. Aktivitas tambang yang merusak ekosistem masih banyak bertebaran, sementara transisi menuju energi bersih berjalan di tempat, tanpa progres signifikan.

Ketergantungan pada batu bara masih sangat tinggi, kasus tambang Nikel yang berpotensi merusak lingkungan dan pariwisata, kasus BBM dengan kandungan Ethanol yang banyak diprotes masyarakat, dan masih banyak lagi. Laporan Indostrategi secara khusus menyoroti kinerja komunikasi publik menteri yang dinilai terlalu retoris dan tidak diimbangi dengan eksekusi nyata di lapangan. Atau dengan kata lain, omongan sangat bagus, tetapi implementasinya biasa saja.

Di balik catatan suram itu, ada secercah apresiasi untuk program hilirisasi nikel yang dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan nilai tambah komoditas. Namun, prestasi ini tidak lepas juga oleh praktik pertambangan di banyak wilayah yang masih beroperasi "liar" dan meninggalkan jejak kerusakan serta polusi yang masif.

Pembanding: Kementerian dengan Performa Cemerlang dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebagai pembanding, laporan yang sama juga mencatat sejumlah kementerian yang mencatat performa gemilang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) disebut konsisten dalam upaya membenahi kualitas dasar generasi muda. Kementerian Luar Negeri dinilai aktif menjalankan diplomasi untuk memperbaiki citra Indonesia di kancah global. Sementara Kementerian Agama diakui perannya sebagai penengah dan penjaga kerukunan umat beragama di tengah potensi konflik yang selalu mengintai, meskipun seperti kita tahu ada indikasi kasus korupsi di pengelolaan haji yang saat ini masih diproses pengadilan.

Ketiganya menunjukkan bahwa dengan fokus, strategi yang jelas, dan eksekusi yang solid, sebuah kementerian mampu memberikan kontribusi nyata dalam satu tahun pemerintahan. Sebuah pencapaian yang sayangnya belum mampu ditiru oleh tiga kementerian yang nilainya masih “tertinggal” tersebut. (wwn/berbagai sumber).