Bakamla RI dan Kemenkeu Sepakat Bahas Sinergi Patroli Laut

Doc: Humas Bakamla RI

Ket. Bakamla RI dan Kemenkeu bahas sinergi patroli laut untuk meningkatkan pengawasan wilayah maritim Indonesia dan cegah penyelundupan.

Bakamla RI melalui Direktorat Kebijakan menerima kunjungan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) di Mabes Bakamla RI, Jakarta, Kamis (17/10/2025).

Dalam kunjungan ini, kegiatan bertujuan untuk mendukung kajian evaluasi manajemen patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Kunjungan diterima langsung oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI yang sekaligus memberikan paparan mengenai struktur organisasi dan tugas pokok Bakamla.

Di kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Bakamla Laksma Bakamla Taman Sembiring memperkenalkan jajaran perwakilan dari berbagai direktorat yang hadir, antara lain Dit. Kebijakan, Dit. Strategi, Dit. Opsudmar, Dit. Litbang, UPH, serta Dit. Operasi Laut. Sementara dari pihak Komwasjak, hadir Kabag Pengawasan Kepabeanan dan Cukai, Dede Hendra Jaya, beserta tiga anggota tim yaitu Yanuar Irawan, Anggi Adhitya, dan Husni A. Ulinnuha.

Dalam diskusi, dibahas sejumlah hal penting terkait pelaksanaan patroli laut oleh DJBC serta keterpaduannya dengan Bakamla RI. Direktur Kebijakan Bakamla menjelaskan bahwa Bakamla saat ini tengah menyusun dan menyempurnakan manajemen patroli keamanan dan keselamatan laut sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, kedua pihak juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi sistem informasi antarinstansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2023 agar pengawasan di laut berjalan lebih efektif.

Bakamla RI menilai DJBC telah berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut nasional, khususnya dalam bidang pengawasan kepabeanan dan penegakan hukum di laut. Ke depan, Bakamla RI mendorong peningkatan interoperabilitas data, penyusunan SOP bersama, serta tata kelola kolaboratif lintas instansi guna mewujudkan manajemen patroli laut yang efisien, adaptif, dan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.