Dalam Pembangunan Jakarta, Gubernur Pramono Tekankan “Good Governance”

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan prinsip "good governance" (pemerintahan yang baik) dan mendukung kemandirian fiskal daerah dalam pembangunan Jakarta.

“Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan audit integritas terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah,” kata Pramono dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025, di Jakarta Barat, Kamis (9/10).

Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan Jakarta berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta pun terus konsisten berkolaborasi bersama pemerintah pusat dalam mewujudkan program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Penuntasan Tuberkulosis, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Lumbung Pangan Nasional, dan Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi.

"Oleh karena itu, sebagai kepala daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik yang dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas," kata Pramono.

Sejalan dengan standar audit internal global, lanjut Pramono, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah perlu bekerja berdasarkan prinsip independen dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak lain.

Tak hanya itu, APIP juga perlu memiliki akses saluran pelaporan langsung kepada kepala daerah. Kemudian, menyelaraskan peran dan layanan dengan pemangku kepentingan serta kompeten dalam memberikan wawasan (insight) untuk mengambil keputusan.

Pramono berharap, Rakornas ini menjadi ruang produktif bagi seluruh kepala daerah dan jajaran APIP di Indonesia untuk bertukar pandangan, memperkuat sinergi, serta merumuskan strategi peningkatan kapabilitas pemerintahan.

"Semoga melalui forum ini, komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, profesional, dan berorientasi hasil semakin kokoh, serta menjadikan APIP sebagai mitra strategis yang memperkuat fondasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia," kata Pramono.

Pada Rakornas Binwas Inspektorat Daerah Tahun 2025, turut dilakukan penyerahan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan Kinerja Terbaik oleh Menteri Dalam Negeri kepada lima Inspektur Provinsi (termasuk Provinsi DKI Jakarta), sepuluh Inspektur Kabupaten, dan sepuluh Inspektur Kota.

Kemudian, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP yang dilanjutkan dengan Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES).

Pada Jumat (10/10), akan dilakukan Rapat Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) dengan agenda pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua FIDSI Tahun 2021-2025 dan Pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025-2029, di mana untuk periode 2025-2029 telah disepakati bahwa Ketua FIDSI terpilih adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

Kehadiran FIDSI diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan bagi APIP, sekaligus menjadi wadah strategis bagi seluruh APIP Daerah untuk berbagi informasi, saling meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Ant