Pemkab Situbondo Janjikan Rp100 Juta bagi Desa yang Mengawali Kopdes Merah Putih

SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menjanjikan bantuan keuangan khusus sebesar Rp100 juta bagi desa/kelurahan yang sukses mengawali dan membuktikan keberhasilan dalam mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Kalau Kopdes Merah Putih jalan dan menghasilkan, nanti pemerintah daerah yang akan memberikan suntikan dana, dan desa yang bisa menjalankan hingga Desember, saya beri stimulus Rp100 juta," kata Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, di Situbondo, Jawa Timur, Selasa (07/10).

Dia mendorong masing-masing desa dan kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan untuk mulai mengelola Kopdes Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing.

Bupati Rio menyampaikan banyak hal yang bisa dikelola oleh desa/kelurahan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mulai dari sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau lainnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

"Sebenarnya banyak hal yang bisa dikelola melalui Kopdes Merah Putih, salah satu contohnya aset milik desa setempat, misal Pantai Dubibir di Desa Ketah (Kecamatan Suboh) bisa dikelola," kata Mas Rio, sapaan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Menurut dia, seorang entrepreneur harus mampu menjadi penggerak koperasi dan tidak perlu menunggu modal dari Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis nasional.

"Saya bilang tadi, bahwa seorang entrepreneur, seorang penggerak koperasi jangan menunggu modal, mereka harus menciptakan modal sendiri. Jalankan dulu bisnisnya, sekecil apapun yang penting jalan," kata Bupati Rio.

Dia menyampaikan, desa/kelurahan harus mulai mengelola koperasi sebelum Kopdes Merah Putih beroperasi, sehingga akan lebih mudah dalam menjalankan Kopdes Merah Putih.

"Untuk mendirikan sebuah koperasi, samakan persepsi dulu, mau bisnis apa. Apa potensi desa, terutama yang bisa dikolaborasikan dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Atau ada pantai bisa kelola pantainya, termasuk UMKM bisa dikelola," katanya.