Wamenkeu Minta PT Timah Segera Kelola 6 Smelter Sitaan Negara di Bangka Belitung

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara meminta PT Timah Tbk segera mengelola dan mengoperasikan enam smelter bijih timah sitaan negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna meningkatkan pendapatan negara.

"PT Timah segera memegang barang sitaan negara ini dan melakukan proses produksi balok timah," kata Suahasil Nazara saat menyerahkan smelter PT Tinindo Internusadi Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam dan seharusnya menghasilkan penerimaan negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat melalui program-program di APBN.

"Kita meminta PT Timah segera mengelola smelter sitaan ini dan jangan sampai terhenti produksinya," katanya.

Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro mengatakan segera mengoperasikan smelter sitaan ini untuk meningkatkan produksi timah.

"Kami akan lihat dulu fasilitas dan alat-alat produksi di smelter ini. Apakah akan ada perbaikan-perbaikan alat-alat produksi di smelter ini dan setelah itu, baru dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi," katanya.

Ia menyatakan bahan baku pasir timah akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk mencapai target RKAB PT Timah Tbk.

"Kami belum tahu kondisi peralatan di smelter ini, karena hari ini penyerahan smelter sitaan negara dari Kemenkeu ke Danantara untuk dikelola PT Timah Tbk."

Ekonom: Langkah Prabowo tertibkan smelter ilegal akhiri kebocoran SDA

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan enam smelter ilegal di Bangka Belitung bukan sekadar penegakan hukum, tetapi koreksi arah kebijakan ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan.

Menurut Fakhrul, lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Bangka Belitung, dan selama bertahun-tahun negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan tata kelola yang lemah.

"Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi," ujar Fakhrul dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Fakhrul menyebut penertiban tambang yang dilakukan oleh pemerintah akan mengembalikan nilai kepercayaan terhadap negara.

Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan agar aset yang disita dapat dikelola secara produktif dan transparan, bukan sekadar dipindahkan dari tangan swasta ke tangan negara tanpa perubahan tata kelola.

Ketika smelter ilegal disita dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lanjut Fakhrul, tantangannya bukan hanya soal legalitas, tapi soal kemampuan menciptakan value chain yang produktif. Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi.