Legislator Tegaskan Penutupan Sementara SPPG Bermasalah Langkah Korektif untuk Perbaikan Program MBG
📅 Senin, 06 Okt 2025, 21:22 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Doc: Antara
JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai keputusan pemerintah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah korektif yang perlu diapresiasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya kasus keracunan yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah.
“Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman,” kata Netty melalui laman resmi DPR RI, Senin (6/10).
Netty menambahkan, program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang yang mendukung pertumbuhan dan proses belajar.
"Oleh sebab itu, berbagai kelemahan teknis maupun operasional yang muncul dalam pelaksanaannya harus segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal dari program tersebut," katanya.
“Kita harus melihat manfaat besar MBG bagi generasi muda. Karena itu, pembenahan perlu dilakukan agar manfaatnya tetap bisa dirasakan secara luas,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.
Netty menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG. Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjaga.
Selain itu, menurutnya, masyarakat dan orang tua juga perlu dilibatkan sebagai mitra pengawasan. “Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sudah aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut lagi, Netty juga mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk tetap mendapatkan gizi harian.
“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” tegasnya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!