Program dan Anggaran yang Dicanangkan Sepenuhnya Harus Untuk Rakyat

JAKARTA - Menjelang setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah memastikan agar seluruh program dan anggaran yang telah dicanangkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Seperti dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu (1/10) malam menekankan pemanfaatan anggaran tahunan setiap kementerian harus sesuai dengan daya serap dan target yang telah ditetapkan.

Apabila tidak memenuhi target, anggaran akan dialihkan untuk program lain yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Fokus pemerintah menjelang satu tahun masa kerja adalah memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tepat guna serta menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata menegaskan penekanan pemerintah untuk memastikan program dan anggaran tepat sasaran menjelang satu tahun pemerintahan harus diikuti langkah serius dalam menjaga konsistensi kebijakan ekonomi. Tanpa itu, anggaran rawan tidak optimal dalam memberi manfaat bagi masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah memastikan seluruh program dan anggaran yang diprogramkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penegasan itu disampaikan seusai rapat terbatas bidang ekonomi bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (1/10).

Untuk memastikan program dan anggaran tepat guna kata Aloysius tidak cukup hanya dengan mengukur daya serap atau melakukan realokasi anggaran. Pemerintah juga harus memastikan sektor riil benar-benar bergerak.

“Pelonggaran likuiditas perbankan atau penambahan investasi pemerintah baru akan efektif bila konsumsi domestik pulih. Kalau tidak, dana hanya berputar di sistem keuangan tanpa mendorong kegiatan riil,” katanya di Yogyakarta, Kamis (2/10).

Untuk itu, pemerintah perlu membantu perbankan mengidentifikasi sektor-sektor potensial penerima kredit, terutama yang bisa langsung berdampak pada produktivitas, lapangan kerja, dan konsumsi masyarakat.

“Bila sektor-sektor itu jelas, pemerintah wajar mengawal bahkan mendorong perbankan mengeksekusinya. Tapi bersamaan dengan itu, pemerintah harus memangkas biaya-biaya non-ekonomi yang selama ini membuat ekonomi biaya tinggi, seperti pungutan tidak resmi atau hambatan birokrasi,” jelasnya.

Lebih jauh, Aloysius menekankan bahwa keberhasilan menyalurkan anggaran tepat sasaran juga sangat ditentukan oleh koherensi kebijakan antara fiskal dan moneter. Ia menilai beberapa kejadian terakhir menunjukkan gejala friksi kebijakan, seperti polemik kenaikan suku bunga deposito valuta asing oleh bank Himbara yang sempat dikaitkan dengan arahan pemerintah, namun kemudian dibantah oleh Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia.

Sentuh Rakyat

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menilai, pernyataan itu tidak hanya bernuansa teknokratis, tetapi juga politis. Menjelang satu tahun pemerintahan, narasi “tepat sasaran dan bermanfaat” bisa dibaca sebagai bentuk legitimasi atas kinerja kabinet.

“Untuk itu, pemerintah perlu membangun citra bahwa penggunaan APBN bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan benar benar menyentuh kebutuhan rakyat. Namun, tanpa transparansi data capaian, klaim tersebut berpotensi menjadi retorika politik belaka,”tegas Badiul.

Di sisi ekonomi terang Badiul, penekanan pada daya serap anggaran dan target output merupakan isu klasik. Diakhir tahun biasanya banyak K/L dan lembaga gagal menyerap anggaran secara maksimal karena birokrasi lamban atau perencanaan yang tidak matang.

Janji realokasi anggaran ke program yang lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdengar positif, tetapi di sisi lain juga mengindikasikan potensi ketidaksiapan sebagian K/L dalam perencanaan awal.

Dia pun mendukung jika mekanisme pengawasan realokasi harus diperkuat agar tidak menjadi celah bagi praktik maladministrasi. Dimensi yang tidak kalah penting adalah sosial, fokus kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan poin penting, tetapi tepat sasaran masih menjadi persoalan klasik di lapangan.

“Kita bisa melihat, banyak program bantuan sosial atau subsidi tidak benar benar menjangkau kelompok miskin ekstrem, karena masalah validitas data dan koordinasi antar instansi,”terang Badiul.

Keberhasilan klaim pemerintah tidak hanya bergantung pada niat politik, melainkan pada kualitas basis data terpadu dan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyalurkan program.