PLN Riau-Kepri Diminta Layani Listrik hingga Desa Terpencil

PEKANBARU - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau memberikan pelayanan penyediaan tenaga listrik hingga ke desa terpencil di wilayah setempat.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam Diskusi Publik bertema “Mewujudkan Pelayanan Publik Prima pada Sektor Ketenagalistrikan" di Kantor PT PLN UID Riau Kepri, Kota Pekanbaru, Kamis (2/10), menyampaikan apresiasi atas upaya PLN yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya teraliri listrik.

“PLN ini termasuk yang menyesuaikan dengan peradaban kekinian. Kalau bisa, listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga di desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi,” kata Hery.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik.

Menurut dia, penyediaan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus dibarengi dengan literasi yang memadai.

“PLN harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi energi berjalan efektif,” tegas Heri.

Ia menambahkan tantangan terbesar dalam pemerataan listrik berada di wilayah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal). Banyak desa yang listriknya baru sampai kantor desa, namun belum menjangkau rumah warga.

“Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan sampai hanya berhenti di data, harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi dan akuntabilitas.

“PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU. Bahkan ada fitur trip planner untuk pengguna kendaraan listrik agar bisa merencanakan perjalanan dengan nyaman,” jelas Joni.

Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama menambahkan bahwa Ombudsman telah bersinergi dengan PLN untuk mengawasi pelayanan publik, dari berbagai masalah hingga perbaikan yang dicapai seperti dengan saat ini.

“Ke depan, kami berharap PLN dapat bertransformasi dari layanan tatap muka ke layanan digitalisasi semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan sehingga semakin meningkatkan kualitas pelayanan PLN kepada masyarakat. Posisi kami (Ombudsman) sebagai pengawas adalah memastikan kepercayaan masyarakat terjaga, dengan penyelesaian masalah yang baik dan santun,” kata Bambang.

Diskusi publik ini digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau dan PLN UID Riau Kepri. Diharapkan diskusi ini mampu memperkuat kolaborasi antara Ombudsman, PLN, dan masyarakat, demi terciptanya pelayanan kelistrikan yang lebih merata, modern dan berkeadilan.