Menuju Zero ODOL, Menhub Intensifkan Koordinasi Antar-Kementerian

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembentukan Tim Teknis Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan (zero over dimension over loading/ODOL) dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan kementerian terkait, kepolisian, asosiasi transportasi, serta Komisi V DPR RI.

"Nanti kita gabung, kemudian kita merumuskan kegiatan atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Kemudian timelinenya sudah jelas 2027 sudah harus zero ODOL," kata Menhub ditemui seusai rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10).

Ia menjelaskan kementerian yang akan dilibatkan antara lain Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; serta Korps Lalu Lintas, guna menyusun langkah strategis menekan praktik kendaraan ODOL.

Selain kementerian, Menhub menegaskan pelibatan asosiasi pelaku usaha angkutan menjadi penting agar kebijakan zero ODOL dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan tetap memperhatikan kepentingan sektor transportasi nasional.

Target zero ODOL pada 2027 menjadi komitmen pemerintah, sehingga penetapan timeline dan langkah terukur akan dirumuskan bersama melalui koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan keselamatan transportasi dan kelancaran logistik nasional.

Menhub bersama perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen (API) dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membahas pembentukan tim teknis penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan di ruang Komisi V DPR RI, Senayan Jakarta.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari salah satu pembahasan pada pertemuan 4 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, yaitu membentuk tim kecil yang terdiri dari Komisi V DPR, perwakilan Kemenhub dan kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan asosiasi pengemudi untuk membahas hal-hal teknis.

Menhub menuturkan tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk menampung aspirasi semua pihak dan menyusun tahapan implementasi kebijakan zero ODOL secara bertahap dan terukur.

“Harapan kami tim kecil ini bisa melibatkan kementerian lain, bahwa permasalahan terkait ODOL tidak hanya melibatkan Kementerian Perhubungan. Ada juga kementerian lain yang bisa kita ajak bicara," tutur Menhub.

"Besar harapan kami kementerian lain bisa dilibatkan sehingga teman-teman pengemudi misal bicara terkait kesejahteraan, bisa bicara dengan kementerian terkait,” tambah Menhub.

Pada pertemuan tersebut, Menhub juga mendengarkan sejumlah masukan dari para pengemudi logistik, antara lain terkait standarisasi kendaraan dan peningkatan sumber daya manusia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah usulan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara antara lain perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum tanpa membayar PNBP.

Selain itu mendorong rumah bersubsidi bagi pengemudi logistik, serta mendorong anak-anak pengemudi logistik bersekolah hingga perguruan tinggi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP).