Fraksi Golkar MPR RI Soroti Distribusi Ketimpangan Distribusi 20 Persen Anggaran Pendidikan

JAKARTA - Fraksi Golkar MPR RI merumuskan kembali anggaran pPendidikan untuk mewujudkan amanat konstitusi menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti ketimpangan distribusi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN. Menurutnya, porsi anggaran masih jauh dari rasa keadilan bagi seluruh siswa di Indonesia.

“Anggaran pendidikan kita tahun 2025 mencapai Rp 724 triliun. Tapi untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, hanya Rp 91,4 triliun untuk 64 juta siswa. Sedangkan anggaran kedinasan untuk 13 ribu orang mencapai Rp104,5 triliun. Apakah ini adil?” tegas Mekeng di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, sebagian besar anggaran lainnya mengalir ke program strategis dan transfer daerah yang tidak langsung menyentuh pendidikan. Padahal, menurutnya, konstitusi jelas mengamanatkan 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan. Namun, banyak daerah tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Mekeng juga menyoroti kondisi pendidikan di daerah tertinggal seperti NTT, daerah pemilihannya. Ia menemukan sekolah tanpa toilet meski menampung ratusan murid, guru honorer dibayar Rp 250 ribu per bulan dengan tunggakan 9 bulan, hingga sarana dan prasarana yang sangat minim.

“Kalau kita mau wujudkan Indonesia Emas 2045, maka anggaran pendidikan harus benar-benar menyasar kebutuhan anak-anak bangsa, bukan tersedot untuk kedinasan. Saya minta Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran kedinasan dari pos lain, bukan dari porsi pendidikan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Mekeng, 24 persen anak di Indonesia tidak bersekolah, hanya 22 persen yang tamat SD, dan lulusan S1 hingga S3 hanya 4,8 persen. Sisanya adalah lulusan SMP, SMA, dan SMK.

“Kalau kita tidak bergerak dari sekarang, yang ada bukan Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas,” pungkas Mekeng.