Paguyuban Warteg Dukung Program Makan Gratis: Transparan, Pro-Rakyat, dan Berdampak

Ketua Umum Paguyuban Pedagang Warteg dan Kaki Lima Puji Hartoyo menyebutkan dengan sistem kontrol yang transparan dan partisipasi masyarakat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh program pemerintah yang bersih, berpihak pada rakyat, dan berdampak luas.

Puji menyebutkan di Jakarta, Rabu, Program MBG sebagai salah satu terobosan besar dalam kebijakan sosial ekonomi Indonesia, karena selain meningkatkan dan pemerataan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga membawa dampak menghidupkan ekonomi rakyat.

"Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan gizi anak. Data SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting masih di angka 19,8 persen. Angka ini sebetulnya turun dari 21,5 persen pada tahun 2023. Selain itu, angka itu juga melampaui proyeksi Bappenas (20,1 persen), walaupun masih jauh dari target 14 persen dalam RPJMN," katanya.

Dengan adanya MBG, katanya, anak-anak berpeluang mendapatkan asupan makanan yang sehat setiap hari, yang dapat menjadi  investasi jangka panjang untuk mencetak generasi cerdas dan produktif.

Ia mengatakan kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada dapur pengelola MBG berarti membuka lapangan kerja baru bagi juru masak, tenaga distribusi, pengawas mutu makanan, dan sebagainya, yang jumlahnya tiap dapur adalah 47-50 orang.

"Sementara target dari Badan Gizi Nasional (BGN) jumlah SPPG seluruh Indonesia adalah 30 ribu. Artinya dengan ini akan tercipta 1,5 juta lapangan kerja baru," katanya.

Sesuai rancangan APBN 2026 yang telah disepakati oleh DPR, lanjutnya, anggaran MBG sebesar Rp335 triliun. Jika terealisasi dengan baik, maka angka konsumsi rumah tangga Indonesia secara nasional akan turut meningkat signifikan.

Dampak lainnya, katanya, adalah petani, peternak, nelayan, warung kelontong, hingga pedagang pasar merasakan peningkatan permintaan berbagai bahan pangan segar. Puji mengatakan, jika dirancang dengan baik, MBG bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM lokal.

Dia mengatakan, kasus keracunan ribuan siswa di beberapa wilayah akibat MBG adalah alarm serius bahwa pengawasan tidak boleh longgar. Sehingga, kualitas bahan, kebersihan dapur, serta distribusi tepat waktu harus menjadi prioritas.

Oleh karena itu, kata Puji, pelaksanaan MBG perlu secara bertahap. Selain memastikan kualitas makanan terjaga, strategi ini memungkinkan kesanggupan SPPG, memperdalam pengalaman dan memperkuat pengawasan, seraya mengoptimalkan peran pelaku lokal.

"Dengan langkah bertahap ini upaya preventif peristiwa keracunan massal, kualitas gizi dan makanan yang tidak layak dapat dicegah dengan baik," ujarnya.

Langkah itu dapat dimulai dari pilot project di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan daerah tertinggal, atau pada kelompok usia prioritas dan PAUD dan SD kelas rendah. Menurutnya, model bertahap memungkinkan evaluasi sebelum diberlakukan penuh secara nasional.

Dia juga menyoroti pentingnya sertifikasi pengelola makanan berkualitas guna memastikan SPPG yang beroperasi telah memenuhi standar yang ada.

Kemudian, katanya, tetapkan standar kesehatan, audit rutin, uji laboratorium makanan, serta izin resmi bagi setiap dapur penyedia. Penggunaan teknologi dinilai dapat menambah transparansi.

"Sediakan kanal pengaduan, laporan terbuka anggaran, serta audit independen agar masyarakat ikut mengawasi," katanya.