Amerika Resmi Menjalankan Shutdown, Ribuan Pegawai Terancam PHK

WASHINGTON – Setelah gagal memperoleh persetujuan di Senat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran (RUU) belanja tahunan pada hari Selasa (30/9) malam, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan shutdown.

Pemungutan suara yang digelar Senat menghasilkan 55 suara sepakat dan 45 suara menolak. Angka itu kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU anggaran. 

Senator dari Partai Republik menyalahkan Partai Demokrat yang menolak memberi suara untuk RUU tersebut. Namun, Demokrat balik menyalahkan Republik. Shutdown adalah penutupan operasional pemerintah AS. Kejadian ini pernah dilakukan pada tahun 2019 juga era pemerintahan Trump. 

Shutdown merupakan kondisi saat sebagian lembaga pemerintahan federal berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja tepat waktu.

Operasional pemerintah Amerika Serikat mengalami penutupan sebagian pada hari Rabu untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun. Alasannya, para senator gagal menyetujui RUU darurat pada menit-menit terakhir untuk memperpanjang pendanaan federal selama tujuh pekan.

Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump, serta Partai Demokrat sebagai oposisi saling menyalahkan menjelang batas waktu penutupan perpanjangan pendanaan federal. Hingga kini belum jelas bagaimana kedua pihak akan mencapai kesepakatan untuk mendanai pemerintahan.

Terakhir kali pemerintah AS mengalami penutupan sebagian 2019 selama 35 hari masa jabatan pertama Trump, akibat perselisihan mengenai keamanan perbatasan dan kebijakan imigrasi. Itu menjadi penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.

Pada hari Selasa (30/9), Senat menolak dua RUU pendanaan jangka pendek. Satu yang diajukan oleh Partai Demokrat. Satu lagi oleh Partai Republik. Sebab keduanya gagal meraih 60 suara yang dibutuhkan untuk menjaga agar lembaga-lembaga pemerintah tetap beroperasi. Penutupan ini dapat berdampak pada dirumahkannya atau pemberhentian banyak pekerja federal, serta penghentian sementara beberapa layanan pemerintahan.

Namun, meskipun terjadi penghentian, layanan-layanan yang dianggap penting seperti penegakan hukum, militer, dan pengendalian lalu lintas udara tetap akan beroperasi. Kendati demikian, kejadian ini dinilai dapat membekukan gaji pegawai pemerintah federal, gangguan dalam sektor perjalanan, dan berdampak pada kondisi perekonomian AS secara lebih luas.

Sebelumnya pada Selasa (30/9), Trump—yang berupaya memangkas jumlah pegawai pemerintah federal dan pengeluaran—memperburuk ketegangan yang sedang berlangsung antara kedua partai politik tersebut.

Ia menyalahkan Partai Demokrat karena menyebabkan habisnya dana pemerintah. Turmp mengatakan kepada wartawan, “Ketika Anda menutup pemerintahan, Anda harus lakukan pemutusan hubungan kerja.” Di Amerika Serikat, tahun fiskal pemerintah dimulai setiap tanggal 1 Oktober. Namun, seperti yang sering terjadi, anggaran untuk tahun fiskal 2026 belum siap, sehingga diperlukan RUU pendanaan sementara.