Visa Dicabut AS, Presiden Kolombia Serukan Pemindahan Markas PBB

BOGOTA - Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Sabtu (27/9) mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut visanya menunjukkan bahwa New York mungkin tidak lagi cocok menjadi lokasi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keputusan AS tersebut melanggar prinsip imunitas yang mendasari PBB, kata Petro, sembari menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pada Jumat (26/9), Petro ikut serta dalam aksi demonstrasi pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York, di mana dia meminta tentara AS untuk tidak mengarahkan senjata mereka ke kemanusiaan.

"Lawan perintah Trump! Patuhi perintah kemanusiaan!" serunya.

Sebagai respons, Departemen Luar Negeri AS mengatakan di media sosial pada hari yang sama bahwa "kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan provokatif."

Pada Sabtu, Petro mengatakan melalui media sosial bahwa dia tidak lagi memiliki visa AS. "Saya tidak peduli," tambahnya.

"Ada imunitas penuh bagi para presiden yang menghadiri Sidang Umum PBB," tulisnya di platform X.

Presiden Kolombia tersebut juga mengkritik Washington karena mencegah perwakilan Palestina menghadiri Sidang Umum PBB dan kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza.

"Menolak masuknya Otoritas Palestina dan mencabut visa saya karena meminta tentara AS dan Israel untuk tidak mendukung genosida, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak lagi mematuhi hukum internasional," katanya.

Petro juga mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap aksi militer Israel di Gaza. Dia mengatakan bahwa AS tidak bisa meraih kejayaan "dengan membunuh bayi-bayi yang tak berdaya."