Data Akurat BPS Penopang Keberhasilan Program Rumah Subsidi

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, keberhasilan program rumah subsidi merupakan dukungan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting agar sasaran penerima program tepat dan bermanfaat.

Ia membeberkan, capaian rumah subsidi yang terus meningkat sebagai bukti nyata pentingnya statistik dalam pembangunan.

“Barusan saya cek sudah sekitar 60 ribu pekerja yang mendapat rumah subsidi,” ujar Menteri yang akrab dipanggil Ara dalam Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2025, di Jakarta, Jumat (26/9).

Menurut dia, alokasi subsidi perumahan kini dapat menjangkau berbagai kalangan, mulai dari petani, nelayan, hingga tenaga migran. Hal ini, lanjut dia, sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan dengan didukung data BPS yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan, kolaborasi erat antara Kementerian PKP dan BPS memastikan program perumahan berjalan transparan, terukur, serta mendapat legitimasi publik. Ia optimis BPS akan semakin dipercaya sebagai lembaga yang menilai kinerja kementerian dan lembaga negara.

Sebab, dengan data terukur, setiap kebijakan maupun evaluasi program dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Ia berharap, BPS semakin kuat secara kelembagaan, dan memiliki kewenangan lebih besar, serta mendapat dukungan anggaran yang memadai.

Senada, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengapresiasi, peringatan Hari Statistik Nasional 2025. Menurut dia, statistik memiliki peran vital dalam mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap tantangan era digital.

“Melalui statistik yang akurat kita dapat mengukur capaian kerja, mengevaluasi program, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kami dari Kemenaker berkomitmen setiap kebijakan yang disusun dan ditetapkan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Afriansyah.

Ia menyoroti peran strategis sensus ekonomi untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan, mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga penguatan kewirausahaan. Dengan keterpaduan data, pemerintah dapat mendorong penciptaan tenaga kerja produktif yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Sementara, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Syamsi Hari, mengatakan  HSN menjadi momentum akademik dan reflektif, bukan sekadar seremoni. Menurut dia, kualitas data sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Ia mengatakan, melalui sertifikasi kompetensi, profesi statistik akan memiliki pengakuan serta standar yang dapat diandalkan di tingkat nasional maupun internasional.

“Melalui sertifikasi kompetensi profesional statistik akan memiliki recognition, kompetensi yang terstandar sehingga menghasilkan implikasi akademik sekaligus praktis,” kata Syamsi.

BNSP berkomitmen mendukung BPS dalam pengembangan skema sertifikasi dan kolaborasi lintas sektor. Sehingga, ekosistem statistik Indonesia dapat tumbuh modern, profesional, dan berintegritas dalam menjawab kepentingan global. ils/I-1