Publik Adalah Pemilik Informasi, Pemerintah Hanya Pengelola

JAKARTA  — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghimbau bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) berperan penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang transparan.

“Pemerintah Provinsi bersama KI DKI Jakarta berkomitmen terus memperkuat sistem keterbukaan informasi publik yang mendukung tata Kelola Pemerintahan yang baik,” ujar Gubernur Pramono Anung melalui virtual di seminar Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta bersama Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur. 

Staf Khusus Gubernur, Chico Hakim, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar amanat undang-undang, tetapi jantung demokrasi modern. 

“Pemilik informasi sesungguhnya adalah publik. Pemerintah hanyalah pengelola yang berkewajiban memastikan setiap data bisa diakses dengan mudah,” tegasnya dalam seminar kolaborasi KI DKI Jakarta dengan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur, Kamis (25/9/2025).

Chico menilai menutup informasi di era digital hampir mustahil dilakukan. Tantangan ke depan, ujarnya, adalah bagaimana publik terutama generasi muda mampu mengajukan pertanyaan kritis dan memanfaatkan data secara bijak. 

Ia juga menekankan transparansi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah.

Komisioner KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, turut mengingatkan pentingnya klasifikasi informasi yang wajib diumumkan badan publik, baik informasi berkala, serta-merta seperti bencana, maupun informasi setiap saat yang harus tersedia.

Sementara itu, Denik Iswardani Witarti, dosen FKDK Universitas Budi Luhur, menekankan peran mahasiswa sebagai garda terdepan pengawasan keterbukaan informasi. 

“Mahasiswa adalah digital native dengan kanal luas untuk menyuarakan perubahan. Kritik bukan sesuatu yang negatif, melainkan kontribusi nyata untuk membangun,” ujarnya.

Seminar yang menghadirkan Chico Hakim, Ferid Nugroho, dan Denik Iswardani ini dipandu oleh Yori Pusparani. Acara tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam mengawal transparansi di Jakarta.

“KI DKI Jakarta menggelar seminar ini untuk menegaskan pentingnya kolaborasi menjaga keterbukaan informasi publik. Dengan semangat partisipasi dan dukungan teknologi, Jakarta diharapkan unggul bukan hanya dalam infrastruktur, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Ferid.