Pemkab Bogor Alokasikan Anggaran Perbaikan 3.750 Rumah Tak Layak Huni

Kabupaten Bogor -- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyiapkan anggaran perubahan tahun 2025 untuk memperbaiki sebanyak 3.750 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

“Ini murni dari APBD Kabupaten Bogor, ada sekitar 3.750 rumah yang akan diperbaiki. Selain itu, ada juga beberapa program pembangunan yang kami kolaborasikan dengan TNI dan Polri, baik melalui karya bakti TNI maupun program lain,” ujar Rudy usai menghadiri penutupan program Serbuan Teritorial di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Rabu.

Ia menambahkan, di luar program yang dibiayai APBD, terdapat pula intervensi pemerintah pusat melalui DPR RI yang mengalokasikan bantuan RTLH dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pelaksanaannya langsung dari pusat, sementara pemkab tetap memastikan koordinasi agar program tidak tumpang tindih dengan yang sudah berjalan di daerah,” katanya.

Rudy menegaskan, seluruh data penerima bantuan RTLH diverifikasi dari tingkat RT, RW, hingga pemerintah desa. Data yang telah terhimpun kemudian diproses oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.

“Setiap usulan yang masuk dari pusat maupun daerah wajib mendapat rekomendasi dari Pemkab Bogor. Hal ini untuk memastikan bantuan tidak menumpuk pada satu lokasi dan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Melalui mekanisme verifikasi berlapis tersebut, Pemkab Bogor berharap pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat berjalan transparan, merata, dan tepat sasaran.