Sekolah Rakyat di Situbondo Ditunda Tahun Depan, Belum Dapat Rekomendasi Kemensos

SITUBONDO - Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang direncanakan dilaksanakan tahun ini tertunda karena belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Faisol menjelaskan semula implementasi Sekolah Rakyat yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan tahun ini, namun ditunda karena belum ada rekomendasi Kemensos.

"Oleh karena itu kami akan terus mengupayakan tahun depan (2026) sudah bisa mulai pelaksanaan Sekolah Rakyat di Situbondo," ucap Muhammad Faisol di Situbondo, Selasa (23/9).

Faisol menyampaikan dalam waktu dekat DPRD setempat akan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya, untuk mempertanyakan kesiapan dalam menyambut Sekolah Rakyat yang telah disepakati dengan Kemensos.

"Mengundang OPD terkait untuk mengetahui kesiapan Pemkab Situbondo terkait dengan program Sekolah Rakyat pada tahun depan, karena tahun depan kami upayakan," katanya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Situbondo Sopan Efendi mengaku telah mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan program Sekolah Rakyat di Kota Santri itu.

"Selain SDM, lokasi Sekolah Rakyat juga sudah dipetakan, kami sudah menyiapkan kebutuhan SDM yaitu guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat," kata Sopan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo telah mengusulkan dua lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat.  Dua lokasi Sekolah Rakyat mulai SD, SMP dan SMA, yang diusulkan itu di Desa Sliwung, Kecamatan Panji, dan di Gedung Serbaguna di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo.

Lokasi pertama di Desa Sliwung itu butuh pembangunan dari nol, karena tersedia lahannya saja. Sedangkan di Gedung Serbaguna hanya cukup untuk SMP.