Jurus Jitu Kemenhub: Dorong Elektrifikasi Angkutan Umum demi Udara Bersih!

Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mendorong penerapan elektrifikasi kendaraan angkutan umum sebagai langkah penting dalam menekan emisi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Elektrifikasi angkutan umum khususnya bus listrik, menjadi salah satu strategi penting untuk menurunkan emisi serta mendorong efisiensi operasional transportasi," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Rudi Irawan di Jakarta, Kamis (18/9).

Upaya ini ditindaklanjuti melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Elektrifikasi Angkutan Umum dalam Mendukung Penggunaan Energi Bersih."

Rudi menegaskan langkah tersebut sejalan dengan target nasional mencapai net zero emission pada 2060 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Ia menjelaskan sektor transportasi darat masih menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia, terlebih dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi yang turut berkontribusi pada polusi udara dan konsumsi energi fosil yang tinggi.

"Melalui kegiatan ini, saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, akademisi, maupun masyarakat untuk bekerja sama mendukung percepatan penggunaan energi bersih di sektor transportasi darat," imbuhnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti fakta bahwa pencemaran udara di Jakarta sekitar 67 persen berasal dari kendaraan umum. Bahkan, Jakarta kini tercatat sebagai kota ketiga dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.

"Sebagai upaya mengurangi polusi, kami menginisiasi peralihan bus TransJakarta dari berbahan bakar minyak ke bus listrik. Kini sudah ada 260 bus listrik. Tahun ini direncanakan penambahan 200 bus listrik. Sementara target pada tahun 2030 memenuhi sebanyak 10.000 bus listrik," jelas Khoirudin.

Ia melanjutkan, peralihan ke bus listrik berdasarkan hasil evaluasi mampu mengurangi emisi hingga 20 ribu ton karbon di wilayah Jakarta. Atas capaian tersebut, Jakarta menerima Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim turut menyatakan sependapat dengan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengutamakan kebijakan berbasis lingkungan.

"Selain dari peralihan ke energi listrik, sumber polusi juga harus diperbaiki. Perlu komitmen bersama agar energi listrik yang nantinya digunakan dihasilkan dari sistem pembakaran yang ramah lingkungan karena saat ini energi listrik masih diperoleh dari 32 ribu ton batu bara," ujar Dedie.

Ia menambahkan, pihaknya mengapresiasi inisiatif DKI Jakarta yang telah menghubungkan layanan TransJakarta hingga ke Bogor. Menurutnya, hal itu membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang polusi.