Prancis Bersiap Digeruduk Aksi Unjuk Rasa Nasional Menentang Kebijakan Penghematan Anggaran

MOSKOW - Otoritas Prancis memperkirakan akan terjadi kerusuhan pada Kamis (18/9) selama aksi unjuk rasa nasional menentang kebijakan penghematan yang diusulkan pemerintah, kata Menteri Dalam Negeri Prancis sementara Bruno Retailleau pada Rabu (17/9).

Sejumlah demonstrasi diperkirakan akan berlangsung di seluruh Prancis pada Kamis atas seruan serikat pekerja. Perwakilan dari berbagai profesi, termasuk pekerja di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, dan lain-lain, akan ambil bagian dalam aksi tersebut. Total sekitar 800.000 orang diperkirakan akan mengikuti demonstrasi.

“Saya perkirakan aksi unjuk rasa ini akan sangat, sangat besar. Hari itu akan menggabungkan beberapa elemen, yang membuatnya sulit,” kata Retailleau kepada stasiun BFMTV.

“Ada beberapa faktor, karena sejak pagi hari nanti, kami berisiko menghadapi blokade, sabotase, dan aksi kelompok ultra-kiri yang ingin mengorganisir kerusuhan dan menggunakan kekerasan besar-besaran. Kami berisiko menghadapi konsentrasi kekerasan. Di saat yang sama, ada barisan pengunjuk rasa damai,” sambungnya.

Retailleau mengatakan antara 5.000 hingga 10.000 orang yang berniat memicu kerusuhan diperkirakan akan hadir dalam demonstrasi.

“Kami akan merespons dengan pengerahan sumber daya besar dan instruksi jelas kepada aparat keamanan,” ucap Retailleau.

Dirinya merinci bahwa lebih dari 80.000 polisi dan polisi militer, sarana teknis seperti drone, serta 24 kendaraan Centaure—kendaraan lapis baja milik polisi militer nasional yang dapat menghadapi kerusuhan paling serius. Otoritas juga akan mengerahkan 10 meriam air.

Tak sampai di situ, aparat keamanan juga akan melakukan penggeledahan.

Pada 10 September, protes massal berlangsung di Prancis dengan slogan “Block Everything” (Blokir Segalanya). Para demonstran menentang langkah penghematan yang diusulkan dalam rancangan anggaran 2026.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, sekitar 200.000 orang berpartisiapi dalam ratusan aksi di seluruh negeri. Sebanyak 80.000 aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Beberapa demonstrasi berubah menjadi bentrokan dengan polisi, serta ratusan orang ditahan.

Pada Juli, mantan Perdana Menteri Francois Bayrou, yang pemerintahannya digulingkan dalam mosi tidak percaya pada 9 September, mengungkap rencana untuk mengurangi defisit publik Prancis lebih dari 43 miliar euro (sekitar Rp836,6 triliun) pada 2026 menjadi 4,6 persen dari PDB, turun dari 5,4 persen saat ini.

Saat mempresentasikan rancangan anggaran, Bayrou mengatakan pemerintahnya ingin menaikkan pajak bagi warga terkaya pada 2026 dan membatalkan rencana untuk menaikkan pensiun serta tunjangan sosial yang disesuaikan dengan inflasi.

Pemerintahannya juga berencana memangkas 5 miliar euro anggaran kesehatan dan 5,3 miliar euro (Rp97 triliun) untuk pemerintah daerah pada 2026, sementara Kementerian Pertahanan akan menerima tambahan 3,5 miliar euro (Rp68 triliun). Ant/Sputnik/RIA Novosti-OANA