Pemerintah Diminta Adil, PTS Layak Jadi Mitra Strategis Pendidikan

Ketimpangan perlakuan pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih menjadi persoalan yang dirasakan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), jumlah PTN saat ini hanya 125 unit, sementara PTS mencapai lebih dari 2.800 unit atau 22 kali lipat lebih banyak. Namun, besarnya jumlah kampus swasta tersebut tidak berbanding lurus dengan dukungan negara, karena mayoritas bantuan justru lebih banyak diarahkan kepada PTN.

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., menilai kondisi ini ironis. Dengan berbagai prestasi yang ditorehkan, seharusnya PTS dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bangsa, bukan justru semakin dibebani keterbatasan sumber daya.

“Akreditasi, prestasi, dan publikasi kita sering lebih unggul daripada PTN. Tapi ketika menghadapi kebijakan yang tidak adil, kita jadi ikut pusing,” ujar Nurmandi saat ditemui di Gedung AR Fachruddin A, Senin (15/9).

Ia menyoroti kesenjangan dalam pemberian hibah penelitian maupun program bantuan lainnya. Menurutnya, pemerintah lebih memprioritaskan PTN, sementara PTS kerap hanya kebagian porsi kecil. Hal serupa juga terjadi pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang jauh lebih banyak dialokasikan bagi mahasiswa PTN.

“KIP di PTN diberi porsi besar, sedangkan PTS hanya sedikit. Kalau soal sertifikasi dosen (serdos) dan penelitian mungkin relatif adil, tapi untuk hibah-hibah lain sangat memihak ke PTN,” jelasnya.

Nurmandi juga menekankan perbedaan mencolok dalam hal pembangunan infrastruktur. PTN mendapat dukungan dana dari pemerintah untuk pengadaan sarana dan fasilitas, sementara PTS harus menanggung sendiri biaya pembangunannya.

“Bagi PTS, tantangan terbesar adalah membangun sarana. Kalau kami membangun, terpaksa harus membebankan biaya kepada masyarakat karena memang tidak mampu menanggungnya sendiri,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat mengikis ketimpangan tersebut dengan memberikan perhatian lebih besar kepada kampus swasta.

“Ketimpangan bantuan hibah perlu dikikis. Pemerintah seharusnya melihat PTS sebagai mitra potensial, sehingga kita bisa bergandeng tangan bersama memajukan pendidikan Indonesia,” tegas Nurmandi.