Sidang Majelis Umum PBB Adopsi Implementasi Solusi Dua Negara, 142 Negara Mendukung, 10 Negara Menolak

JAKARTA - Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) mengadopsi Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, dengan dukungan 142 negara anggota.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, di bawah kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi, mayoritas negara anggota PBB menyetujui deklarasi itu. Dalam unggahan di platform X, ia menyebut hasil ini sebagai momentum bersejarah.

Pemungutan suara menunjukkan 142 negara mendukung deklarasi, 10 menolak, dan 12 abstain.

Macron menegaskan Israel dan Palestina harus hidup berdampingan dalam damai dan aman. Ia menambahkan, Prancis bersama Arab Saudi, Indonesia, dan mitra lain akan melanjutkan rencana perdamaian itu melalui Konferensi Solusi Dua Negara di New York.

Negara yang menolak termasuk Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Sementara itu, 12 negara abstain antara lain Albania, Kamerun, Kongo, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan, dan Republik Ceko.

Dokumen resmi PBB menyebut deklarasi itu memuat peta jalan komprehensif, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, pertukaran tahanan, serta penarikan penuh pasukan Israel. Gaza dan Tepi Barat akan dipersatukan di bawah Otoritas Palestina melalui Komite Administrasi Transisi sementara.

Deklarasi juga merekomendasikan pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, dan menjamin keamanan kedua pihak. Anggota PBB meminta akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, pemulihan layanan dasar, serta dukungan pendanaan bagi UNRWA.

Rencana pemulihan pascaperang dituangkan dalam Arab-OIC Gaza Recovery Plan yang dibiayai dana multi-donor, dengan prioritas pembersihan puing dan UXO, pembangunan perumahan darurat, pemulihan kesehatan, pendidikan, air, energi, serta penciptaan lapangan kerja.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung penuh deklarasi tersebut.

Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara sejak menjabat menteri pertahanan, dan menilai hanya pendekatan itu yang dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Prabowo juga telah meluncurkan sejumlah langkah konkret, termasuk beasiswa bagi mahasiswa Palestina, pengiriman kapal rumah sakit, bantuan kemanusiaan, tenaga medis, hingga operasi airdrop bantuan.

Indonesia juga mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza pada Juni 2024 dan mendesak kemerdekaan Palestina saat bertemu Presiden AS Joe Biden pada November 2024.