Bangun Ekosistem Digital, Wamen BUMN Tekankan Kolaborasi sebagai Kunci

JAKARTA – Seluruh stakeholders, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha perlu membangun ekosistem yang tangguh demi mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia.

Potensi ekonomi digital di tanah air diperkirakan sangat besar mencapai 109 miliar dolar AS (Rp1,08 kuadriliun) pada 2025, tetapi pemanfaatannya sampai sekarang belum optimal.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia merupakan salah satu komunitas digital terbesar di dunia.

Namun, ia mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai berbagai risiko ancaman, termasuk serangan siber yang menargetkan sektor strategis.

“Kita harus lebih siap menghadapi tantangan ini bersama-sama,” kata Kartika Wirjoatmodjo dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/9).

Pihaknya pun mengapresiasi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) yang menyelenggarakan Digital Resilience Summit 2025 yang mempertemukan pemimpin industri, regulator, akademisi, dan komunitas teknologi untuk membahas isu-isu krusial dalam membangun ketahanan digital di Indonesia.

Acara yang bertemakan “Integrating Cybersecurity, AI, Quantum & Privacy for Enterprise Resilience” tersebut digelar melalui kolaborasi dengan PT Xynexis International, sehingga menegaskan komitmen kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan digital nasional.

Direktur Utama PERURI Dwina Septiani Wijaya menyatakan bahwa acara tersebut merupakan momentum dan wadah strategis untuk memperkuat kontribusi perseroan dalam membangun ekosistem teknologi dan keamanan digital di Indonesia.

“Di era disrupsi yang penuh risiko, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kedaulatan digital Indonesia tetap terjaga,” ujarnya.

Direktur Digital Business PERURI Farah Fitria Rahmayanti menuturkan setiap pihak harus dapat memanfaatkan perubahan teknologi untuk menghadapi ancaman serangan siber dan deepfake.

Ia menyoroti perlunya kemampuan untuk bisa mengintegrasikan cyber security (keamanan siber), artificial intelligence (kecerdasan buatan), dan teknologi kuantum untuk menjaga data privacy (privasi data) yang dikelola perseroan.

Ia juga menyampaikan pentingnya peran regulator dalam menetapkan standar tata kelola dan etika penggunaan teknologi, mengingat hal tersebut selalu memiliki dua sisi, ancaman sekaligus peluang.

“Regulator perlu menetapkan standar-standar bagaimana governance (tata kelola) dan etika bisa dilaksanakan,” kata Farah.

Senada dengan narasumber lainnya, CEO PT Xynexis International Eva Noor mengatakan bahwa semua pihak harus bersinergi dalam menyelesaikan isu-isu keamanan siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan privasi data.

“Forum ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah, industri, dan akademisi untuk mencari solusi konkret agar Indonesia benar-benar siap menghadapi masa depan digital,” imbuhnya.