Krisis Properti Bikin Generasi Muda Ogah Nikah? Pramono Ungkap Alasan Sebenarnya

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa kesulitan untuk memiliki rumah menjadi salah satu alasan anak muda di kota takut menikah.

"Itu yang terjadi, seperti yang tergambar di film Home Sweet Loan tentang kisah seorang anak bungsu perempuan yang berjuang menabung untuk membeli rumah sembari memenuhi kebutuhan orang tua serta kakak-kakaknya," katanya saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut dia, dalam film itu tergambar bahwa untuk memperoleh hunian atau rumah itu sulit sekali.

Belajar dari film tersebut, Pramono berharap, program kredit tiga juta rumah dengan bunga rendah, yang tengah disosialisasikan oleh pemerintah pusat bisa menjawab keresahan tersebut.

Program ini, katanya, bisa membantu masyarakat, terutama pasangan muda, untuk mendapatkan hunian.

“Kalau kredit ini bisa diperoleh oleh masyarakat, apakah itu 'developer'-nya, apakah pemakainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi warga Jakarta,” katanya. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, lanjut Pramono, telah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian, salah satunya melalui rumah susun yang baru diresmikan di kawasan Pulo Gadung.

Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.

Sinergi lengkap

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menyebut program kredit perumahan ini disubsidi bunga lima persen dan sudah dikonfirmasi langsung oleh sejumlah bank, baik ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta.

“Sinerginya lengkap, ada kontraktor, pegembang (developer), toko bangunan, UMKM, juga perbankan. Ini namanya 'crowd-in' (kumpulan) yang luar biasa,” kata Ara.

Ia juga menilai program ini akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan melahirkan banyak pengusaha baru di sektor perumahan.

Selain itu, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah lain, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni hingga pembenahan kawasan kumuh di Jakarta.