Indonesia Dinilai Darurat Ekonomi, Ratusan Ekonom Ultimatum Pemerintah dengan 7 Tuntutan!

JAKARTA - Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan ekonomi Indonesia yang dinilai sudah mencapai kondisi darurat.

Peringatan keras ini diungkapkan Aliansi Ekonom Indonesia, yang beranggotakan 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Dalam konferensi pers virtual Selasa (9/9/2025), mereka menegaskan bahwa perekonomian nasional sudah masuk fase darurat ekonomi dan butuh langkah penyelamatan segera.

Menurut Lili Yan Ing, salah satu inisiator aliansi, krisis ini bukan sekadar akibat guncangan global, tetapi juga buah dari kebijakan keliru, keputusan politik yang tidak transparan, serta praktik bernegara yang jauh dari amanah rakyat. 

Ia menyoroti bahwa ketidakadilan sosial terus meningkat, sementara gelombang protes publik menjadi alarm nyata atas rapuhnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

“Arah kehidupan bernegara makin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Kami para ekonom tidak bisa tinggal diam,” tegas Lili.

7 Tuntutan Ekonom untuk Selamatkan Indonesia

Aliansi ini melayangkan tujuh desakan besar agar pemerintah segera bertindak. Berikut poin-poinnya:

1. Hentikan misalokasi anggaran sebesar Rp 1.414 triliun (37,4 persen APBN 2026) yang dinilai lebih banyak tersedot ke program populis seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), hilirisasi, subsidi energi, hingga Koperasi Merah Putih. Menurut mereka, alokasi ini justru mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

2. Kembalikan independensi lembaga negara seperti BI, BPS, BPK, DPR, dan KPK agar bebas dari intervensi politik dan kepentingan tertentu.

3. Akhiri dominasi negara dan aparat dalam aktivitas ekonomi. Keterlibatan berlebihan BUMN, TNI, dan Polri disebut membuat pasar tidak kompetitif, menyingkirkan UMKM, serta mematikan lapangan kerja swasta.

4. Cabut aturan bisnis yang diskriminatif dan rumit. Ekonom mendesak deregulasi perizinan, pencabutan kebijakan kuota impor dan TKDN yang dianggap distortif, serta pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.

5. Tangani ketimpangan sosial secara serius. Mulai dari integrasi bansos agar tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, hingga pemberantasan judi online lintas negara.

6. Berantas program populis yang membebani fiskal. Ekonom menuntut kebijakan berbasis bukti dan teknokratis, bukan gimmick politik yang membuat APBN tekor.

7. Bangun institusi yang kredibel dan demokrasi sehat. Tuntutan ini mencakup peningkatan transparansi, pemberantasan konflik kepentingan, serta pemangkasan budaya rente.