Menkeu Purbaya diminta Tak Sekadar Tutup Utang dengan Utang, Naikan Pajak dan Cukai, Perlu Gebrakan Baru!

JAKARTA-Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti berharap Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mampu mengembalikan kepercayaan publik terkait pengelolaan anggaran negara. Sebab, saat ini kepercayaan publik benar benar merosot.

Secara pribadi Esther melihat sosok Purbaya Yudi Sadewa memang pintar. "Saya mengenal beliau saat mengajar kelas makroekonomi, namun agak kecewa setelah mendengar paparan beliau dalam sarasehan ekonomi Indonesia tanggal 8 April 2025 lalu,"ucapnya, Senin (8/9).

 Menurut Esther, presentasi yang cenderung menentramkan publik, tetapi tidak grab to the problem sehingga solusinya pun kurang pas. "Sehingga jika Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani maka kita tunggu gebrakan kebijakan yang benar benar bisa menyelesaikan masalah, bukan sekadar menutup utang dengan utang dan kenaikan pajak dan cukai,"tambah Esther menegaskan

Dia menekankan, kebijakan yang dibutuhkan saat ini ialah kebijakan ekonomi yang bisa menjadi solusi permasalahan sekarang bukan hanya asal bapa senang (ABS).

Khusus terkait perombakan kabinet ini, Esther mengatakan, reshuffle ini sudah bisa diprediksi dengan diawali dua kali Sri Mulyani Indrawari (SMI) mengajukan surat pengunduran diri, bahkan SMI waktu itu namanya tidak masuk bursa menteri, namun tiba tiba last minute SMI masuk, sehingga arah kebijakan fiskalnya pun bisa kita prediksi karena tidak ada terobosan kebijakan fiskal, hanya menjadikan pajak dan utang sebagai backbound penerimaan negara di APBN

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (8/9).

Dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Keuangan seusai dilantik, Purbaya memastikan kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendorong ekonomi mencapai target 8 persen sebagaimana yang ditetapkan Presiden Prabowo.

"Bukan bakal dikejar 8 persen, kita akan kejar, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8%? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu, tapi kita bergerak ke arah sana," tuturnya.

Menyangkut tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat. Dirinya mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan tersebut. Tuntutan itu terangnya datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi.

"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9)

Dirinya menilai aspirasi itu akan mereda jika pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,"ucapnya