Reshuffle Kabinet? Budi Arie Setiadi: Serahkan Kepada Presiden Aja!

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menanggapi isu penggabungan kembali Kementerian Koperasi dengan Kemenparekraf dan Kementerian UMKM, serta kemungkinan dirinya terkena reshuffle kabinet. Ia menegaskan bahwa segala keputusan tersebut merupakan “hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto”. Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (8/9).

Saat ditanya mengenai kabar reshuffle, Budi Arie menyatakan belum menerima pemberitahuan apa pun soal perombakan kabinet. “Belum (dapat informasi terkena reshuffle). Itu hak prerogatif Presiden,” ujar Budi Arie.

Ia juga membantah kabar kunjungannya ke Istana pada hari tersebut. "Engga, belum ada pemberitahuan. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat," tambahnya.

Konteks dan Reaksi Politik

Isu reshuffle kabinet semakin kuat menyebar beberapa waktu terakhir. Menteri lain seperti Bahlil Lahadalia (ESDM), Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan), dan Budi Arie Setiadi sendiri disebut unjuk dalam rumor reshuffle karena dinilai tengah mengalami penurunan kepercayaan publik akibat sejumlah kontroversi.

Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, turut memberikan respons terhadap rumor reshuffle. Ia menyatakan bahwa belum mendengar secara resmi rencana penggantian menteri. “Itu semua hak prerogatif Presiden,” tegas Muzani.

Hak Prerogatif Presiden dalam Struktur Pemerintahan

Budi Arie bukanlah satu-satunya menteri yang menegaskan bahwa reshuffle adalah keputusan sepenuhnya milik Presiden. Sebelumnya, menteri lain seperti Bahlil Lahadalia juga menekankan hal serupa saat ditanyai soal isu reshuffle, bahwa hal tersebut berada dalam kewenangan penuh Presiden.

Pernyataan tegas Budi Arie Setiadi datang di tengah memuncaknya spekulasi reshuffle kabinet. Dengan menyatakan “itu hak prerogatif Presiden” secara konsisten, Budi menegaskan posisi politik dan pendekatan pemerintah yang menekankan prinsip hierarki dan stabilitas kabinet. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait reshuffle tersebut, dan kabar penggabungan kementerian masih berada dalam ranah wacana publik.