Indonesia Gencarkan Diplomasi Investasi di Forum APEC IEG2 Korea Selatan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) gencar melakukan diplomasi investasi dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Second Investment Experts’ Group (IEG2) 2025 di Incheon, Korea Selatan.

“Hal ini akan membantu Indonesia menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung tujuan pembangunan ekonomi kita,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/9).

Dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) kali ini, Indonesia memberikan kontribusi penting pada dua agenda utama selama pertemuan.

Pertama, Indonesia bersama dengan Australia mempresentasikan progres penyusunan Phase IV of the APEC Investment Commitment Handbook Project yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pejabat pemerintah tentang kewajiban dalam perjanjian investasi internasional.

Kemudian, memberikan panduan mitigasi risiko ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada iklim investasi nasional.

Kedua, delegasi Indonesia aktif dalam intervensi pada agenda World Trade Organization (WTO) Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA), sekaligus mempromosikan pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang menonjolkan komitmen Indonesia terhadap investasi berkelanjutan.

Selain itu, Tirta mengatakan keterlibatan Indonesia dalam forum APEC IEG2, merupakan penguatan diplomasi investasi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

“Yang tidak hanya meningkatkan posisi dalam agenda investasi global, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah workshop bertajuk “Investment Facilitation in the Digital Age”, yang diprakarsai oleh APEC bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Organ utama Majelis Umum PBB dalam masalah perdagangan dan pembangunan (UNCTAD), dan Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Diskusi dalam workshop ini berfokus pada tiga isu penting. Pertama, tren global dalam investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di era digital, termasuk berbagai tantangan regulasi dan infrastruktur yang harus dihadapi.

Kedua, peluang kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mempermudah aliran investasi digital lintas negara dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien.

Ketiga, pandangan dan kontribusi sektor swasta dalam mendukung regulasi yang adaptif serta responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi digital.

Tirta mengatakan, partisipasi Indonesia dalam forum ini merupakan bagian dari diplomasi investasi sekaligus manifestasi arahan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani untuk perbaikan iklim investasi.

“Peran ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu penggerak utama dalam agenda investasi regional untuk membuka peluang kerja sama lebih luas dengan negara-negara Asia Pasifik,” ujarnya.