Hidden-Debt Era Jokowi, Warisan Fiskal Berisiko Tinggi demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Koran-jakarta.com : Seperti dapat kita amati, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami percepatan pembangunan infrastruktur yang masif. Namun, di balik gemerlap pencapaian tersebut, mengintap sebuah fenomena finansial yang berbahaya: hidden debt atau utang terselubung. Praktik ini menjadi warisan fiskal yang berisiko tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintahan baru.

Hidden-Debt Era Jokowi, Sebuah Warisan Fiskal Berisiko Tinggi demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Masif

Hidden-debt merujuk pada liabilitas atau kewajiban finansial yang tidak secara langsung tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi pada akhirnya menjadi tanggungan negara. Skemanya seringkali melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan patungan khusus (Special Purpose Vehicles/SPV), dan kontrak kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang dirancang rumit. Klaim bahwa pembiayaan proyek "tidak menggunakan APBN" pada dasarnya semu. Ketika proyek mengalami gagal bayar, keterlambatan, atau pembengkakan biaya, negara—dalam hal ini APBN—dipaksa masuk untuk menyelamatkan melalui penyertaan modal negara (PMN), injeksi dana, atau skema subsidi.

Satu contoh nyata yang sering diangkat adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dimana pembiayaan Kereta Cepat yang melibatkan pinjaman dari China melalui skema B-to-B pada praktiknya memerlukan dukungan dan jaminan pemerintah, menciptakan eksposur fiskal yang signifikan bagi Indonesia.

Bagi Prabowo sebagai suksesor Jokowi, warisan ini adalah sebuah tantangan fiskal yang tidak boleh diabaikan. Tindakan strategis dan berani mutlak diperlukan untuk mencegah bom waktu ini meledak, atau keuangan negara ini akan tragis. Menurut saya hal yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan audit komprehensif terhadap seluruh liabilitas kontinjensi dan kewajiban bersyarat di semua BUMN dan proyek KPBU. Pemerintah harus memetakan secara transparan besaran potensi kerugian dan kewajiban yang suatu saat dapat ditagih kepada negara. APBN tidak boleh lagi menjadi "tempat sampah" atau penyelamat terakhir bagi kegagalan proyek-proyek yang dibiayai dengan utang terselubung.

Selanjutnya, pemerintahan Prabowo harus memperkuat tata kelola fiskal (fiscal governance) secara fundamental. Setiap kontrak infrastruktur ke depan harus memenuhi prinsip nilai tukar uang (value for money), transparansi penuh, dan yang paling krusial—memiliki strategi keluar (exit strategy) yang jelas. Hal ini termasuk skenario penanganan jika proyek gagal, sehingga tidak serta-merta membebani APBN.

Ketiga, Presiden Prabowo juga sangat perlu menjaga jarak dari jerat moral hazard dan state capture.

Proyek infrastruktur harus dirancang untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong pertumbuhan, bukan menjadi alat bagi segelintir elite untuk mencari rente atau keuntungan politik jangka pendek, atau bahkan lebih parah lagi jika cuma agar punya legasi di masa kepemimpinan seorang presiden.

Pada akhirnya, pelajaran dari fenomena hidden debt ini sangat jelas yaitu pertumbuhan yang dibiayai oleh utang tanpa transparansi dan disiplin adalah ilusi yang berbahaya. Para pemimpin Indonesia akan diuji keberaniannya membongkar, mengaudit, dan menata ulang warisan utang terselubung ini, sekaligus membangun sistem fiskal yang lebih tangguh, terbuka, dan accountable untuk generasi sekarang, generasi kami, anak-anak kita, dan keturunan-keturunan kita semua dimasa mendatang.