Pembebasan Lahan Segera Dieksekusi, Normalisasi Kali Ciliwung Mulai Dikerjakan pada 2026

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait normalisasi Kali Ciliwung dan akan mulai dikerjakan pada 2026.

“Normalisasi Kali Ciliwung sudah kita buat berkali-kali, misalnya pada 2026 dari sisi PU akan mulai kerja, karena dari penetapan lokasi segala macam, Pak Gubernur sudah mulai selesaikan,” kata Dody di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, pihaknya telah menandatangani empat penetapan lokasi (penlok) untuk normalisasi Kali Ciliwung. Sehingga, pembebasan lahan akan segera dieksekusi dalam waktu dekat agar normalisasi bisa dikerjakan.

“Kami sudah konsultasi dengan Kementerian PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan juga PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan,” kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono sempat menyebut bahwa Sungai Ciliwung memberikan kontribusi sebanyak 40 persen sebagai penyebab banjir di Ibu Kota.

Oleh karena itu, Pramono mengatakan normalisasi Ciliwung menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jakarta untuk penanganan banjir jangka menengah.

Proyek ini dimulai sejak era Gubernur DKI Joko Widodo. Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta per Juli 2025, rencana panjang tanggul normalisasi Kali Ciliwung mencapai 33,69 kilometer (km). Dari total rencana itu, sebanyak 17,14 km tanggul telah dinormalisasi dan 16,55 km belum dinormalisasi.

Dalam normalisasi itu, akan ada 14 lokasi prioritas pembebasan lahan hingga 2027, yaitu Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidara Cina, Manggarai, Bukit Duri, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, Balekambang, Gedong, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur dan Tanjung Barat.

Sementara empat lokasi yang telah ditetapkan adalah Cawang, Cililitan, Pengadegan dan Rawajati.

Pada Mei tahun ini, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta, Ika Agustin Ningrum menyebut, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk proyek itu.

Ia menyebut, anggaran tersebut berpotensi bertambah seiring pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025 bersama DPRD Jakarta.

“Kemungkinan akan kita tambah (anggarannya) dan progres pertama yang akan kita laksanakan ada di segmen Pengadegan,” ujar Ika saat itu.