Sulbar Perkuat Kampanye Literasi Digital Berbasis Budaya Lokal

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kampanye literasi digital berbasis budaya lokal sebagai salah satu pendekatan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan QRIS dan mobile banking dalam pembayaran pajak dan retribusi.

"Kampanye literasi digital berbasis budaya lokal, menjadi salah satu strategi kami dalam meningkatkan pemanfaatan kanal digital," kata Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, di Mamuju, Sabtu (30/8).

Hal itu disampaikan Nur Dadjwi pada rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulbar.

Kegiatan itu, kata dia, sebagai komitmen memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi keuangan daerah.

Strategi lain yang dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kanal digital yang masih terbatas, terutama dalam pembayaran pajak dan retribusi, yakni integrasi sistem digital antar-instansi dan optimalisasi kanal pembayaran non-tunai di sektor publik.

"Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tapi soal membangun kepercayaan dan kebiasaan baru. Kita perlu menjadikan transaksi digital sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Sulbar," terang Nur Dadjwi.

Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab tantangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

"Transformasi ekonomi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pengendalian inflasi dan digitalisasi fiskal harus saling menopang. Kami di Bapperida siap menjembatani kebijakan teknis dengan kebutuhan masyarakat," jelas Nur Dadjwi.

Pada kegiatan itu, pihak Bank Indonesia kata Nur Dadjwi mengungkapkan bahwa inflasi Sulbar diperkirakan tetap di bawah 3,5 persen hingga akhir tahun. 

Komoditas seperti ikan laut dan telur ayam ras menjadi pemicu kenaikan harga, sementara tomat, cabai dan beras justru memberi efek penurunan.

Pada kegiatan itu, pihak Bank Indonesia tambahnya, menekankan perlunya pendekatan yang adaptif, melalui program jangka pendek dengan menjaga kelancaran distribusi dan memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami dinamika harga.

Kemudian untuk jangka menengah, mendorong pencetakan sawah baru dan memperkuat sistem pasokan lokal sebagai fondasi ketahanan pangan.

"Pihak Bank Indonesia juga menyatakan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sulbar menunjukkan capaian yang menggembirakan," kata Nur Dadjwi.