Beras SPHP Tersedia di Jaringan Koperasi Merah Putih dan Bisa Digunakan untuk MBG

JAKARTA – Penggencaran distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan pemerintah melalui berbagai kanal, termasuk jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) sebagai pemberi penugasan ke Perum Bulog memastikan gerai sembako yang ada di Koperasi Merah Putih saat sudah terbentuk, dapat segera menjadi outlet beras SPHP.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengemukakan privilege (hak istimewa) tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (28/8/). Rakortas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi beserta seluruh kepala daerah se-Jateng.

"Koperasi Desa Merah Putih, begitu sudah siap gerainya, maka sudah bisa langsung jualan beras SPHP. Jadi langsung menjadi outlet. Itu salah satu privilege bagi Kopdes Merah Putih supaya bisa langsung jual SPHP. Lalu kalau ada daerah yang berasnya langka, segera informasikan ke Bulog setempat, karena akan kami eksekusi secara cepat di seluruh wilayah Indonesia," urai Arief.

"Sampai hari ini realisasi beras SPHP sudah sampai 82 ribuan ton yang didistribusikan. Jadi memang disalurkan ke banyak kanal, termasuk pasar tradisional, ritel modern, Kopdes Merah Putih, apa pun bisa. Ini karena stok beras pemerintah banyak, ada 3,9 juta ton. Produksi beras sampai September 28 juta ton dan ada surplus 5 juta ton terhadap konsumsi," beber Arief.

Adapun realisasi pelaksanaan beras SPHP periode Juli sampai Desember 2025, per 28 Agustus telah berada di capaian 82,2 ribu ton. Sementara distribusi beras SPHP melalui kanal Koperasi Merah Putih telah meningkat secara eksponensial. Di awal Agustus baru tersalurkan 53,72 ton. Kemudian kian melejit hingga tujuh kali lipat dan tercatat telah tersalurkan sebanyak 379,8 ton.

Terkait harga beras SPHP yang berlaku bagi masyarakat luas tidak mengalami perubahan. Rinciannya adalah Rp 12.500 per kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Lalu Rp 13.100 per kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Terakhir, harga Rp 13.500 per kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

Program MBG

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi turut mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat pula menggunakan beras SPHP. Ia mendorong ini terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami kesulitan akses ketersediaan beras di daerahnya.

"Kemudian untuk MBG, apabila SPPG-SPPG ada yang menghadapi kekurangan beras, bisa juga menggunakan beras Bulog SPHP. Ini juga bisa dikerjakan. Jangan sampai berasnya sulit, semisal kebetulan harga yang premium tinggi. Jadi silakan bisa langsung dengan Bulog setempat," kata Arief.

Pemerintah juga punya rencana untuk pengembangan usaha Koperasi Merah Putih, khususnya terkait pangan pokok strategis. Arief mengatakan Koperasi Merah Putih dapat membantu jual hasil sapi hidup dari peternak lokal. Terlebih saat ini pemerintah sedang mentransformasi pengadaan luar negeri dari frozen meat (daging beku) menjadi live cattle (ternak hidup). Ini agar dapat memberikan dampak ekonomi lanjutan.

"Ke depan, hasil diskusi dengan Bapak Menko Pangan, kalau bisa, nanti kita bisa jualan sapi hidup juga di Kopdes Merah Putih. Nanti kita bisa jualan sapi hidup. Ini karena daging sapi yang diimpor itu tidak ada keuntungan sama sekali untuk masyarakat luas," ungkap Arief.

"Jadi nanti sapi-sapi yang datang dari luar, itu sapi hidup. Kita mulai kurangi sapi yang sudah jadi, yang frozen condition, sehingga nanti para peternak di desa-desa itu bisa jualan sapi dan hasilnya. Geliat ekonomi domestik pun bertumbuh meskipun ada pengadaan dari luar," sambungnya.

Dalam forum yang sama, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memastikan provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Jateng siap menyukseskan program Koperasi Merah Putih. Baginya, dengan adanya Koperasi Merah Putih dapat meningkatkan potensi desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya.

"Kita harus menyamakan persepsi bahwa apapun kebijakan ini adalah merupakan perintah dari pusat, (sehingga) harus kita laksanakan. Koperasi Merah Putih harus sampai punya basis desa dengan memberdayakan potensi desa yang ada. Jawa Tengah sampai hari ini sudah hampir 1.750 koperasi dan nanti akan bertahap berlanjut sampai semuanya," ujar Gubernur Luthfi.