Kementerian Haji Segera Dibentuk, Siapa Calon Menteri Pilihan Prabowo?

JAKARTA - Pemerintah tengah berpacu menyiapkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah setelah DPR RI mengesahkan revisi UU Haji. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan akhir, termasuk penunjukan Menteri Haji, masih menunggu restu Presiden Prabowo Subianto. Transformasi dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian menjadi amanat undang-undang, dan publik kini menanti siapa sosok yang akan dipercaya Presiden memimpin kementerian baru tersebut.

"Berkenaan dengan masalah keputusan RUU Haji, memang betul kemarin sudah disahkan di Paripurna di DPR, dan kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. (Kami) minta waktu sebentar," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.

Pras, begitu sapaan populernya, melanjutkan terkait perubahan nomenklatur dan struktur pejabat BP Haji yang juga akan menjadi menteri, dari semula kepala badan, itu juga menunggu keputusan Presiden Prabowo. Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.

"Kemungkinan seperti itu (kepala BP Haji menjadi menteri, red.), tetapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden, karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Kalau sudah kita putuskan, dan Beliau menandatangani menjadi Kementerian Haji, sekaligus pasti menunjuk menterinya di sana," sambung Pras.

DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi UU, yang berisi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (26/8).

Dalam hari yang sama setelah UU Haji disetujui dan disahkan oleh DPR, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memprediksi Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Pengangkatan Menteri Haji dan Umrah akan diterbitkan minggu ini.

"Mungkin dalam waktu 1-2 hari ini peraturan pemerintah kan sudah turun dan Keppres untuk penetapan Menteri Haji-nya sudah akan dijalankan dalam minggu-minggu ini," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (26/8).