DPRD: Pelayanan Mudah Lebih Penting Dibanding Ganti Nama RSUD

Jakarta -- Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai pelayanan kesehatan mudah lebih penting dibanding pergantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi RS Royal Batavia.

"Kalau nama, bukan esensi. Masalah yang penting adalah layanannya," kata Khoirudin di Jakarta, Rabu, menanggapi wacana pergantian nama 10 RSUD di Jakarta menjadi RS Royal Batavia.

Menurut dia, perubahan nama bukanlah hal yang esensial (mendasar), karena yang dibutuhkan warga adalah layanan kesehatan gampang dan terjangkau.

Meskipun demikian, Khoirudin tidak mempermasalahkan pergantian nama RSUD, asalkan dibarengi dengan pergantian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Untuk itu, ia berharap agar semua warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta dapat terlayani dan wajib dilayani. Karena kewajiban negara memberikan layanan kesehatan setelah masyarakat membayar pajak.

"Saya berharap tidak dipersulit. Cukup dengan KTP masyarakat terlayani. Itu intinya. Jika itu tidak bisa dilakukan, buat apa ganti nama? Ganti nama mestinya dengan pelayanan yang beda, yang lebih mudah dan lebih bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mengganti nama (rebranding) pada 10 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi RS Royal Batavia.

"Sebab penggunaan nama RSUD menjadikan rumah sakit tersebut menjadi tidak berkembang dan cenderung dipandang sebelah mata," kata Pramono di Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Pramono, sebenarnya di Jakarta ada 10 rumah sakit yang sudah bisa disejajarkan dengan rumah sakit internasional, namun karena menggunakan nama rumah sakit daerah sehingga menjadi kurang lincah dan kurang berkembang menjadi lebih baik.

Meski tak merinci 10 rumah sakit yang dimaksud, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta secara bertahap akan melakukan penggantian nama RSUD menjadi Rumah Sakit Royal Batavia.

Pramono mencontohkan, salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta yang bisa sejajar dengan rumah sakit bertaraf internasional adalah RSUD Tarakan.