Khofifah: Program Makan Bergizi Gratis di Jatim Capai 1,9 Juta Penerima

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengemukakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jatim telah menjangkau 1,9 juta penerima manfaat hingga 20 Agustus 2025.

“Hari ini ada 714 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jawa Timur dan penerimanya 1,9 juta,” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Jumat.

Khofifah menegaskan program MBG berdampak luas tidak hanya pada penerima manfaat, tetapi juga menyerap tenaga kerja, mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga meningkatkan serapan produk pertanian lokal.

“Pegawai dan jenis SPPG, kita bisa melihat kalau bisa maksimal, maka serapan tenaga kerja bagus, UMKM kita bagus, dan serapan produk pertanian kita bagus,” katanya.

Meski begitu, ia mengakui masih ada kendala koordinasi pusat-daerah yang perlu diperkuat, terutama terkait pembaruan data penerima manfaat di beberapa kabupaten/kota.

“Ada hal yang secara khusus kami sampaikan, kendala ini catatan kami: kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Kami terima kasih Pak Mendagri beberapa minggu terakhir melakukan koordinasi secara khusus, baik terkait MBG, terkait bedah rumah, terkait KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Bahwa memang koordinasi ini harus ditingkatkan kembali,” jelasnya.

Khofifah menambahkan dari kebutuhan total 3.545 SPPG di Jawa Timur, masih ada ruang percepatan terutama pada basis pesantren. Saat ini baru sekitar 6.000 santri terdata sebagai penerima manfaat.

“Kalau total pesantren itu ter-cover, maka percepatan ini bisa lebih signifikan lagi,” ucapnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur yang disebut tertinggi dibanding provinsi lain dan menjadi penyemangat bagi pelaksana program.

"Kita ini kelelahan, tapi kalau sudah sampai Jawa Timur semangat lagi," ujar Zulkifli.

Menurut dia, hingga pertengahan Agustus 2025 jumlah penerima manfaat MBG sudah mencapai 20 juta orang di seluruh Indonesia.

“Makan Bergizi Gratis, kita bersyukur Agustus ini sudah 20 juta penerima manfaat,” kata Zulkifli.

Dia menjelaskan capaian tersebut didorong dua faktor, yakni selesainya pelatihan tenaga pelaksana yang tergabung dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan percepatan penyelesaian tata kelola.

“Kedua, tata kelolanya belum selesai. Peraturan Presiden (Perpres)-nya mudah-mudahan bisa selesai dalam minggu-minggu ini,” kata dia.