SKK Migas Perluas Peran dan Libatkan Pengusaha Lokal dalam Industri Hulu Migas

SORONG - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkomitmen untuk memperluas peran serta pelaku usaha lokal dalam industri hulu migas melalui pengadaan barang dan jasa.

Hal itu ditegaskan oleh SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) melalui sosialisasi pedoman pengadaan barang dan jasa terbaru, PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 Revisi 05 yang berlangsung di Kota Sorong, Selasa (19/8).

Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu Mardianto di Sorong menjelaskan, revisi PTK-007 ini dirancang untuk membuka peluang yang lebih luas bagi pengusaha lokal agar dapat berperan aktif dalam rantai pasok industri migas.

“SKK Migas mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif,” katanya.

Salah satu fokus utamanya, kata dia, adalah meningkatkan keterlibatan penyedia barang dan jasa lokal agar mereka mampu bersaing dan tumbuh bersama industri migas nasional.

Menurutnya, perubahan dalam pedoman ini tak hanya menyangkut aspek teknis pengadaan, tetapi juga menyentuh aspek strategis dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal, efisiensi, serta transparansi proses pengadaan.

“Kami berharap, dengan adanya sosialisasi ini, pelaku usaha lokal di Papua Barat dan Papua Barat Daya bisa memahami peluang yang ada dan siap ambil bagian secara aktif,” harapnya.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan apresiasi atas inisiatif SKK Migas dan KKKS yang telah memberikan ruang dialog langsung dengan para pelaku usaha daerah. “Pemerintah daerah sangat berkepentingan agar sektor migas menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ucapnya.

Menurut dia, keterlibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang dan jasa merupakan langkah nyata untuk mewujudkan kesejahteraan.

Gubernur Elisa juga mendorong agar regulasi seperti PTK-007 Revisi 05 tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi alat pemerataan ekonomi dan wadah peningkatan kapasitas usaha lokal melalui sinergi lintas sektor.

Dalam forum sosialisasi itu, para pengusaha lokal juga diberi kesempatan untuk berdialog, menyampaikan tantangan, serta mendapatkan informasi langsung mengenai mekanisme pengadaan di lingkungan KKKS.

Dengan pendekatan partisipatif ini, dia berharap proses pengadaan di sektor hulu migas ke depan tidak hanya mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi juga berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian pelaku usaha lokal.