Pemprov DKI: Sekolah Swasta Gratis Harus Selaras dengan Kapasitas Sekolah Negeri

Jakarta - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan program sekolah swasta gratis dengan kecukupan sekolah negeri di wilayah tertentu.

Menurut dia, sekolah swasta gratis yang ditempatkan di wilayah yang tepat dapat menanggulangi masalah anak-anak putus sekolah apabila sekolah negeri di wilayah tersebut sudah penuh.

"Harusnya Pemprov DKI meriset dulu, ini daerah penduduk banyak enggak? Harus disesuaikan dengan kecukupan sekolah negeri agar tidak terlalu banyak anak-anak yang putus sekolah, tidak mendapatkan peluang untuk bisa sekolah di swasta gratis," kata Lukman.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/8).

Lukman menyebutkan bahwa pihaknya mendapat laporan adanya 48 anak yang putus sekolah di tiga wilayah, yakni Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur.

"Di tiga kelurahan itu kan belum, enggak ada sekolah swasta gratis. Jadi kalau sekolah negeri penuh, ada kemungkinan mereka berhenti sekolah.

Hal itu juga bisa jadi faktor putus sekolah. "Yang ada swasta gratis itu kan di Rawa Buaya," kata Lukman.

Lukman pun menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya sekolah anak-anak tersebut.

"Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mereka dapatkan. Anggaran pendidikan di tahun 2026 itu kalau tidak keliru, subsidi KJP itu lebih kurang sekitar Rp3,4 triliun" kata Lukman.

Kendati demikian, kata Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.

"Tetapi, terima kasih juga kepada pemprov sudah menanggapi cepat. Ada beberapa anak yang sudah sekolah," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan sebanyak 258 sekolah swasta gratis di Kota Jakarta pada 2026.

“Rencananya, 258 sekolah (swasta gratis) untuk 2026,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Rabu (13/8).

Dia menjelaskan saat ini sebanyak 40 sekolah swasta di Jakarta sudah menerapkan program sekolah swasta gratis.

Kendati demikian, di satu sisi, program tersebut masih berproses secara regulasi karena belum ada peraturan gubernur (pergub) khusus terkait program tersebut.

Sementara itu, berhubungan dengan anggaran, program itu sudah masuk ke dalam dalam APBD Perubahan (APBD-P).

“Dari aspek anggaran, kemarin sudah masuk di dalam update-nya perubahan. Untuk 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp107 miliar," katanya.