Bekasi Optimalkan Program SPALD-S Guna Tekan Stunting

Kabupaten Bekasi -- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengoptimalkan pembangunan Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebagai wujud kontribusi menekan angka prevalensi stunting di wilayah itu.

"Program ini fokus pada pembangunan fasilitas sanitasi, seperti jamban atau WC, di rumah-rumah warga prasejahtera guna meningkatkan kebersihan lingkungan," kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir di Cikarang, Kamis.

Pembangunan jamban sehat rumah tangga ini, kata dia, diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar (BAB) sembarangan, terutama di kawasan bantaran sungai.

"Dengan membangun jamban atau WC ini, sanitasi lingkungan rumah menjadi lebih baik. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebersihan dan terhindar dari lingkungan yang tidak sehat," katanya.

Ia menyebutkan pembangunan SPALD-S pada tahun ini diperuntukkan bagi 1.652 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 18 wilayah kecamatan dengan rincian alokasi pembiayaan sebanyak 782 unit bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi dan 870 unit bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.

Saat ini seluruh pengerjaan SPALD-S yang bersumber dari APBD sudah tuntas terbangun, sementara dari alokasi pendanaan pusat masih berlangsung dengan target rampung pada November-Desember 2025.

Chaidir melanjutkan jumlah kebutuhan pembangunan jamban sehat ini telah disesuaikan dengan data hasil surveilans dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi agar intervensi penanganan kasus tumbuh kembang anak atau stunting itu tepat sasaran.

Ia mengatakan perilaku BAB sembarangan oleh warga, terutama di kawasan bantaran sungai, kini telah menurun drastis seiring masif pembangunan SPALD-S, menandakan masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

"Sekarang orang sudah malu buang air sembarangan di jamban terbuka. Sudah mulai sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan," ucapnya.

Menurutnya, penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi berkat kolaborasi lintas sektoral melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, instansi vertikal, swasta hingga masyarakat.

Pemerintah daerah setempat menargetkan angka prevalensi stunting berada di bawah 10 persen pada tahun ini setelah sukses mencatat penurunan kasus dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,4 persen hingga penghujung tahun 2024.

"Kalau tidak melalui kolaborasi, tentu hasilnya tidak akan signifikan seperti ini. Kami dengan Program SPALD-S, begitu pula dinas-dinas lain lewat program unggulan masing-masing, termasuk peran swasta melalui CSR serta masyarakat itu sendiri," kata dia.