Ini Baru Benar, Bangun Sekolah Rakyat di Daerah Transmigrasi

JAKARTA – Keputusan yang tepat bila sekolah rakyat dibangun di daerah transmigrasi. Selama ini banyak daerah transmigrasi tidak memiliki sekolah yang bagus karena tak banyak guru mau mengajar di daerah trans. Untuk itu, keputusan tepat bila Kementerian Sosial dan Kementerian Transmigrasi ingin menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi yang ditargetkan mulai berjalan awal 2026.

“Ada sesuatu yang baru yang jadi harapan kita semua, yakni mendirikan Sekolah Rakyat di daerah-daerah transmigrasi. Kami mulai dalami dan identifikasi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan tidak memiliki akses pendidikan formal juga masuk kategori Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk itu, menurut Saifullah, rencana menghadirkan Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu strategi penguatan pendidikan dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal sebagaimana komitmen dukungan yang diberikan Menteri Transmigrasi.

“BPS mencatat ada lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, atau berpotensi putus sekolah termasuk di 3T. Mereka sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden ingin kita menoleh pada anak-anak seperti ini,” kata dia.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah menyatakan dukungan terhadap program tersebut dan menyebut pihaknya akan segera mengidentifikasi titik-titik awal pelaksanaan di kawasan transmigrasi. Adapun beberapa wilayah yang disebut sedang dipersiapkan antara lain Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Iftitah menjelaskan pembangunan di kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat berdaya secara mandiri dan berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat akan sangat relevan bagi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi antarkementerian, efektivitas program akan meningkat, dan pembangunan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” kata dia.

Sementara itu, untuk daerah Papua, juga sudah disiapkan sekolah rakyat, seperti di Jayapura. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua mengatakan bahwa Sekolah Rakyat di Kampung Kwadeware, Distrik Waibhu telah siap dibangun, setelah melewati tahapan pemantauan titik lokasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri di Sentani, Kamis, mengatakan pihak Kementerian PUPR telah memantau titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. "Pemantauan ini sebagai langkah awal sebelum memulai pelaksanaan fisik proyek strategis nasional di bidang pendidikan pada Kabupaten Jayapura," ujarnya.

Menurut Basri, pemerintah dan pihak terkait terus berproses untuk memastikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar layak secara teknis. "Jadi hasil pemantauan ini akan menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan teknis pembangunan ke depannya," ujarnya.

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional, untuk itu maka perlu untuk dipastikan kelayakan lokasi dan statis lahan tidak bermasalah agar pembangunannya segera dimulai.