DPD RI Berikan Beasiswa PIP Kepada 1.500 Pelajar di Papua Barat

MANOKWARI, PAPUA - Pemerintah melalui DPD RI memberikan bantuan berupa beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) difokuskan untuk pelajar dari keluarga prasejahtera, rentan miskin, atau memiliki kondisi khusus supaya bisa menikmati pendidikan yang layak.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1.500 pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di berbagai wilayah Provinsi Papua Barat.

"Supaya anak-anak Papua bisa sekolah tanpa dibebani dengan kendala ekonomi keluarga. Dananya langsung dikirim ke rekening siswa penerima," kata Filep saat ditemui di Manokwari, Rabu (6/8).

Wamafma menjelaskan penyaluran beasiswa PIP aspirasi DPD RI menjadi bagian dari upaya afirmasi dalam rangka mengurangi angka putus sekolah di seluruh wilayah Papua Barat.

Besaran beasiswa PIP yang diberikan yaitu 450 ribu rupiah per tahun untuk pelajar jenjang SD, kemudian 750 ribu rupiah  untuk pelajar SMP, dan 1 juta delapan ratus ribu rupiah untuk pelajar SMA maupun SMK.

"Tanpa intervensi langsung dari negara, banyak anak Papua yang kesulitan melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan biaya," kata Filep.

Dia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan melalui perbaikan data administrasi siswa yang belum terdaftar dalam kartu keluarga, atau Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hal tersebut bertujuan agar penyelenggaraan beasiswa afirmasi dimanfaatkan secara maksimal, sehingga upaya penanggulangan angka putus sekolah berjalan lebih efektif dan merata.

"Banyak anak-anak Papua yang seharusnya menerima bantuan, tetapi terkendala karena datanya belum terinput. Ini harus segera dibenahi," tegasnya.

Dia menyebut penyaluran beasiswa PIP diawali dengan penyerahan secara simbolis kepada 336 pelajar SD sampai SMA/SMK di Kabupaten Manokwari dan akan dilanjutkan ke enam daerah lainnya yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.

"Saya akan kawal terus penyaluran ke semua daerah supaya penyaluran tepat sasaran," kata Filep.

Dia mendorong pemerintah daerah merealisasikan komitmen perbaikan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengalokasian anggaran pendidikan maupun kesehatan.

"Alokasi APBD untuk pendidikan dan kesehatan minimal 30 persen, dan itu harus dijalankan," ucap Filep. Ant