Ancaman Serius, Gubernur Khofifah Ajak Perangkat Desa Jatim Perangi Judi Online dan Atasi Kemiskinan

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan agar para perangkat desa aktif mengedukasi terkait bahaya judi online dan pinjaman online kepada masyarakat desa. Karena kedua hal tersebut berdampak buruk bagi masyarakat terutama bagi penerima bantuan sosial yang bisa berakibat penutupan rekening oleh PPATK."Saya mohon ini menjadi satu kesatuan program panjenengan ketika menyapa masyarakat," pesannya dalam sambutan pada Pengukuhan Dan Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2025-2030 di Surabata, Minggu (3/8).

Di sisi lain, Gubernur Khofifah menyoroti masih banyaknya permasalahan di desa

yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait kemiskinan dimana kemiskinan di desa masih menyumbang lebih dari separuh angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

"Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk bisa menurunkan kemiskinan di desa, Ini PR kita bersama," jatanya.

Tak hanya itu, kepada para perangkat desa Khofifah mengajak agar menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun desa. Termasuk dengan Pemprov Jatim dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin ada program-program yang bersambung dengan program-program penguatan pemberdayaan desa yang ada di provinsi Jawa Timur," ucapnya.

Menurut Khofifah,  keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan kompetitor bagi UKM dan koperasi lainnya. Justru Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah mitra.

"Perangkat desa bisa menyiapkan format yang paling produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi perangkat desa yang  diinisiasi di desa-desa," tegasnya.

Perangkat desa merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan, bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga pelayan publik, fasilitator pembangunan, penjaga nilai-nilai sosial budaya, dan aktor utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di level akar rumput. 

Diketahui di Jawa Timur memiliki total 7.721 desa, serta jumlah penduduk lebih dari 41,81 juta jiwa. Berdasarkan data per 31 Juli 2025, Provinsi Jawa Timur memiliki 99.556 Aparatur Desa (terdiri dari 7.721 Kepala Desa, 7.558 Sekretaris Desa, 21.438 Kepala Seksi, 21.555 Kepala Urusan, 29.040 Kepala Dusun Dan 12.243 Staf Desa) serta 55.309 anggota BPD atau secara total sebanyak 154.865 Aparat Pemerintahan Desa. 

Dia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh  mengawal  status kepegawaian perangkat desa. "Kalau memang ini kebutuhan kepastian hukum bagi posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, kita siap mengawali," ujarnya.Akan tetapi, lanjut Khofifah, pihaknya meminta pengurus pusat PPDI juga harus memiliki komitmen yang sama dan mendorong pengurus PPDI di setiap provinsi juga memiliki semangat yang sama dalam mengawal  status kepegawaian perangkat desa."Pak Ketua Umum PPDI juga mohon mendorong provinsi yang lain melakukan hal yang sama, sambil memonitor berapa banyak provinsi yang siap untuk mengajukannya," tegasnya.Tak hanya berkomitmen mengawal, orang nomor satu di Jatim ini pun menekankan bahwa hal tersebut dapat diupayakan dengan melakukan beberapa tahapan awal. Pengurus PPDI Jatim dapat berkirim surat kepada gubernur yang nanti akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI."Tentu suratnya harus disertai dengan dasar hukum yang jelas terkait kedudukan atau posisi status kepegawaian perangkat desa yang diharapkan," ucapnya.