Kunjungan Prabowo ke India Jadi Babak Baru Hubungan Strategis Indonesia-India

JAKARTA – Kehadiran Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebagai Tamu Kehormatan pada Hari Republik ke-76 India membuka babak baru hubungan Indonesia-India. Momen ini diperkuat dengan diterbitkannya Pernyataan Bersama India-Indonesia di akhir kunjungan empat hari Presiden Prabowo ke India, yang menegaskan adanya kesamaan pandangan dunia dan prioritas nasional antara dua negara demokrasi besar di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan bilateral ini berakar pada sejarah bersama, kedekatan geografis maritim, dan aspirasi untuk memiliki kemandirian strategis yang lebih besar. Kunjungan ini juga memperlihatkan upaya Prabowo menjajaki kerja sama dengan negara-negara kekuatan menengah lainnya untuk memperluas diplomasi non-blok tradisional Indonesia.

Meskipun pendekatan kedua negara berbeda, Indonesia dan India memiliki prioritas inti yang sama: memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap terbuka dan berbasis pada hukum internasional. Indonesia selama ini menjadi penerima manfaat dari hukum internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Jika sebelumnya fokus pada sentralitas ASEAN, kini Indonesia mulai menunjukkan kesiapan untuk membangun koalisi lebih luas di kawasan Indo-Pasifik. India, di sisi lain, menempatkan dirinya sebagai suara utama dari Global South, yang mendorong reformasi institusi global, akses setara pada barang publik internasional, serta keterjangkauan energi, pupuk, dan pangan.

Sejak lama, hubungan Indonesia-India kekurangan interaksi kepemimpinan tingkat tinggi untuk membuka jalan bagi keterlibatan yang lebih luas. Kunjungan pada Januari ini dapat menjadi pendorong penting dari atas untuk memperdalam kemitraan maritim dan pertahanan. Ketertarikan Prabowo pada kebijakan domestik India seperti Program Makan Siang Gratis dan sistem distribusi pangan publik menunjukkan keinginan Jakarta untuk belajar dari mekanisme ketahanan nasional India pemikiran yang bisa diperluas ke produksi pertahanan.

Indonesia dan India sudah memiliki tingkat kerja sama maritim yang cukup maju, terutama melalui interaksi rutin angkatan laut mereka. Sejak 2002, kedua negara melaksanakan Patroli Terkoordinasi (IND-INDO-CORPAT) dan sejak 2018 mengadakan latihan bilateral independen bertajuk Samudra Shakti yang pada 2023 telah memasuki edisi keempat. Latihan ini semakin kompleks dengan manuver taktis, latihan pertahanan udara, dan perang anti-kapal selam. India juga menyatakan minat bergabung dalam Patroli Selat Malaka dan memperkuat kesadaran domain maritim multilateral dengan menghubungkan Indonesia lebih dekat ke Information Fusion Centre–Indian Ocean Region (IFC-IOR). Selain angkatan laut, penjaga pantai kedua negara juga bekerja sama dalam pelatihan lintas dek, operasi pencarian dan penyelamatan, penanggulangan polusi laut, dan penegakan hukum maritim melalui pertukaran praktik terbaik.

Kedalaman kerja sama operasional ini menunjukkan bahwa keamanan maritim bukan hanya kepentingan bersama, tetapi juga jalur yang dipercaya untuk mempererat kemitraan bilateral. Kedua negara menganut prinsip navigasi terbuka, ketaatan pada hukum internasional, dan penyelesaian sengketa melalui dialog. Nilai-nilai ini penting untuk menghadapi tindakan sepihak yang mengancam tatanan maritim kawasan, khususnya di titik-titik rawan Indo-Pasifik.

Tantangan terbesar adalah apakah kemitraan maritim yang sudah lama terjalin dapat menjadi batu loncatan menuju ekosistem industri pertahanan yang lebih terintegrasi. Setelah pernah menghadapi embargo senjata, Indonesia melihat nilai dalam mendiversifikasi mitra. Namun, keanekaragaman alutsista membuat interoperabilitas sistem menjadi tantangan tersendiri. Meskipun industri pertahanan Indonesia lama terhambat keterbatasan anggaran dan ruang untuk sektor swasta, ambisi modernisasi yang terus tumbuh dapat menjadi pemicu kolaborasi dengan negara yang memiliki struktur industri pertahanan yang saling melengkapi.

Bagi Indonesia, India adalah kekuatan menengah yang memiliki teknologi mumpuni dan tidak dibebani syarat geopolitik dari kekuatan besar manapun. India terus meningkatkan kapasitas produksi pertahanan dalam negeri. Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan (DRDO) India telah mencatat kemajuan signifikan dalam pengembangan teknologi strategis dan rudal jelajah. Potensi kerja sama transfer teknologi terbuka, dengan perusahaan seperti Tata Advanced Systems (sistem komando dan kendali), Bharat Forge (sistem artileri), serta Mazagon Dock Shipbuilders Limited (kapal perang dan kapal selam) yang sudah diakui pejabat Indonesia. Ekosistem rintisan teknologi pertahanan yang berkembang di India menjadi variabel menarik lain dalam kebangkitan industri pertahanan India.

Namun, ekspektasi harus disesuaikan. Antusiasme India pada produksi bersama dan investasi besar masih dibatasi prioritas mereka untuk transfer teknologi ke dalam negeri dan produksi bersama dengan pelaku industri lokal. Jika Indonesia ingin teknologi dan investasi sekaligus, kebijakan Made in India bisa menjadi kendala praktis. Pendekatan bertahap melalui proyek percontohan mungkin menjadi opsi jangka pendek yang lebih realistis.

Walau berbeda praktik, doktrin politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif” sejalan dengan ide kemandirian strategis India. Meski mendekat dengan India, Jakarta berhati-hati agar tidak terkesan memusuhi Beijing atau terlihat berpihak pada blok geopolitik manapun. Kolaborasi pertahanan Indonesia-India pun harus dibingkai bukan sebagai penyeimbang terhadap Tiongkok, melainkan sebagai kontribusi untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan kawasan.

Kebijakan proteksionis di kedua negara juga bisa menjadi tantangan dalam kolaborasi di sektor berteknologi tinggi seperti pertahanan, maupun sektor strategis ganda seperti mineral penting. Keduanya lebih cenderung berlomba menarik investasi besar, alih-alih saling memfasilitasi.

Sebagai dua demokrasi terbesar di Indo-Pasifik, Indonesia dan India memiliki posisi strategis untuk mengembangkan kerangka kerja sama pertahanan alternatif yang berlandaskan kemandirian strategis, nilai-nilai bersama, dan kepemilikan kawasan. Keamanan maritim menjadi fondasi operasional yang sudah terbangun. Langkah selanjutnya adalah memperluas kerja sama pada produksi bersama, transfer pengetahuan, dan kemitraan industri jangka panjang. Jika dijalankan dengan tepat, kolaborasi ini bisa menjadi model bagi Global South dalam mengembangkan kerja sama pertahanan di luar pengaruh kekuatan besar, serta memperkuat kerangka kerja sama kawasan dengan menghadirkan kapasitas baru bagi negara-negara menengah.

Secara keseluruhan, kedua negara memiliki peluang untuk tidak hanya menjaga domain maritim Indo-Pasifik, tetapi juga berkontribusi membentuk norma-norma masa depan kawasan. Pondasinya sudah ada—sekarang tinggal menunggu kemauan politik dan imajinasi strategis kedua belah pihak.