Tiongkok Catat Penurunan Jumlah Pernikahan

BEIJING - Tiongkok mencatatkan total 6,106 juta pendaftaran pernikahan sepanjang tahun 2024, turun 20,5 persen secara tahunan (year on year), demikian menurut sebuah buletin statistik yang dirilis Kementerian Urusan Sipil Tiongkok pada Rabu (30/7).

Dokumen tersebut juga menunjukkan tingkat pernikahan di kalangan warga Tiongkok mencapai 4,3 per 1.000 orang tahun lalu, turun 0,11 poin persentase dari tahun sebelumnya.

Pada 2024, total 3,513 juta perceraian tercatat di Tiongkok, menurut dokumen tersebut.

Setelah sembilan tahun berturut-turut mengalami penurunan dari 2013 hingga 2022, jumlah pendaftaran pernikahan di China mengalami sedikit peningkatan pada 2023. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada 2024 dan berlanjut hingga 2025.

Menurut statistik yang dirilis pada April 2025, Tiongkok mencatatkan 1,81 juta pendaftaran pernikahan pada kuartal pertama tahun ini, menandai penurunan sebesar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pakar kependudukan di Universitas Renmin China di Beijing Li Ting menyatakan penurunan pendaftaran pernikahan tahun lalu sebagian disebabkan oleh memudarnya efek pernikahan "kompensatori" pascapandemi dan menyusutnya populasi orang-orang yang berada dalam rentang usia ideal untuk menikah.

Menurut perhitungan berdasarkan data dari Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) Tiongkok, jumlah penduduk berusia 20 hingga 39 tahun, kelompok usia inti untuk menikah, mencapai sekitar 435 juta jiwa pada 2013. Pada 2023, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 371 juta jiwa, atau turun sekitar 64 juta jiwa.

Para ahli juga menyebut perubahan sikap terhadap pernikahan dan tekanan finansial sebagai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren penurunan ini. Li mengungkapkan meningkatnya level pendidikan dan meningkatnya penekanan pada individualisme semakin menantang pandangan tradisional tentang pernikahan.

Penurunan angka pernikahan secara luas diyakini sebagai salah satu faktor penyebab turunnya angka kelahiran, tren yang memicu meningkatnya kekhawatiran publik. Sebagai respons, otoritas di seluruh Tiongkok telah meluncurkan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah propernikahan untuk membalikkan tren tersebut.

Pada Mei 2025, peraturan pendaftaran pernikahan Tiongkok yang telah direvisi, yang bertujuan menyederhanakan dokumen dan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan, mulai berlaku.

Peraturan yang diperbarui tersebut menghapus persyaratan buku registrasi rumah tangga, yang telah lama diperlukan untuk pengajuan pernikahan. Berdasarkan peraturan baru itu, pasangan kini dapat mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil manapun yang memenuhi syarat di seluruh negara itu, terlepas dari lokasi pendaftaran rumah tangga mereka.

Selain itu, Tiongkok telah menerapkan cuti menikah yang diperpanjang di setidaknya 27 daerah setingkat provinsi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih ramah keluarga.

Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga telah meluncurkan kampanye berkesinambungan untuk menekan mahalnya harga mahar di samping pesta pernikahan mewah di daerah pedesaan guna mengatasi beban irasional terkait pernikahan.

Interpretasi yudisial tentang penanganan sengketa terkait mahar, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok, mulai berlaku pada Februari 2024. Interpretasi tersebut melarang permintaan uang atau harta benda lainnya atas nama pernikahan. Ant/Xinhua