Trump Kenakan Tarif 50 Persen ke Brasil dan Sanksi atas Persidangan Sekutunya Bolsonaro

WASHINGTON - Presiden Donald Trump memerintahkan tarif besar-besaran terhadap Brasil pada Rabu (30/7) dan sanksi terhadap hakim yang menyidangkan sekutu sayap kanannya, Jair Bolsonaro, yang dituduh melakukan kudeta di ekonomi terbesar Amerika Latin.

Pengumuman tarif sebesar 50 persen membuat Trump memenuhi ancamannya untuk menggunakan kekuatan ekonomi AS guna menghukum Brasil -- khususnya Hakim Agung Alexandre de Moraes -- atas apa yang disebutnya sebagai "perburuan penyihir" terhadap mantan presiden Bolsonaro.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membalas tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia akan membela "kedaulatan rakyat Brasil dalam menghadapi tindakan yang diumumkan oleh presiden Amerika Serikat."

Berbeda dengan tarif lain yang diberlakukan Trump terhadap perekonomian di seluruh dunia, tindakan terhadap Brasil dibingkai dalam istilah politik yang terbuka, menyapu bersih ikatan dagang yang telah berlangsung berabad-abad dan surplus yang Brasilia capai sebesar $284 juta tahun lalu. 

Tindakan tersebut secara dramatis meningkatkan tekanan pada Moraes, yang menjadi duri dan memecah belah di pihak sayap kanan, setelah berulang kali berselisih dengan Bolsonaro dan pihak lain terkait disinformasi.

Perintah eksekutif Trump menambahkan tarif 40 persen pada produk Brasil, sehingga total bea perdagangan menjadi 50 persen, Gedung Putih mengumumkan.

Perintah tersebut menyatakan bea masuk baru tidak akan berlaku selama tujuh hari, dan mencantumkan pengecualian pada beberapa ekspor utama Brasil -- termasuk pesawat, jus jeruk dan bubur kertas, kacang Brasil , dan beberapa produk besi, baja, dan aluminium. 

"Penganiayaan, intimidasi, pelecehan, penyensoran, dan penuntutan yang bermotif politik oleh pemerintah Brasil terhadap (Bolsonaro) dan ribuan pendukungnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia serius yang telah merusak supremasi hukum di Brasil ," kata Gedung Putih dalam lembar fakta yang mengumumkan tarif tersebut.

Laporan itu juga mengutip "kebijakan dan tindakan Brasil yang tidak biasa dan luar biasa yang merugikan perusahaan-perusahaan AS, hak kebebasan berbicara warga AS, kebijakan luar negeri AS, dan ekonomi AS," dan menyebut nama Moraes secara khusus.

Tugas baru tersebut diumumkan tak lama setelah Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Moraes, yang menyusul langkah serupa yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri awal bulan ini. 

Jaksa Agung Brasil Jorge Messias mengecam sanksi tersebut sebagai "sewenang-wenang" dan "tidak dapat dibenarkan. "

Bolsonaro menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara karena diduga merencanakan kudeta untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu 2022 melawan Lula yang berhaluan kiri.

Jaksa mengatakan rencana itu termasuk menangkap dan bahkan membunuh Lula, wakil presidennya Geraldo Alckmin, dan Moraes.

Brasil menolak mencabut tuntutan tersebut, dan intervensi Trump dalam kasus tersebut sejauh ini telah meningkatkan popularitas Lula.

Pada hari Rabu, Direktur Human Rights Watch Amerika, Juanita Goebertus, menyatakan tarif dan sanksi AS sebagai "pelanggaran nyata terhadap independensi peradilan."