Perbankan Syariah Umat Menguat: BPRS Muhammadiyah Jadi Game Changer?

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik kehadiran Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) milik Muhammadiyah atau yang dinamakan Bank Syariah Matahari (BSM) sebagai salah satu komitmen dukungan untuk memberdayakan ekonomi umat dan keuangan syariah.

“OJK mengharapkan BPR Syariah memiliki pengurus dan Dewan Pengawas Syariah yang baik, berintegritas, kompeten dan patuh pada prinsip-prinsip syariah,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Kamis (31/7).

Selanjutnya, Dian mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur operasional dan teknologi informasi (IT) di tengah tren digitalisasi perbankan juga merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi.

“Muhammadiyah memang dinilai memiliki modal sosial dan aset ekosistem yang besar, dengan ratusan rumah sakit, sekolah, universitas dan amal usaha lainnya. Potensi penghimpunan dana dari internal yang signifikan juga memungkinkan likuiditas yang relatif stabil,” kata Dian.

Meskipun demikian, imbuh dia, OJK menilai langkah strategis dari upaya organik BPRS milik Muhammadiyah termasuk upaya penguatan permodalan dan teknologi informasi, tetap memegang peran penting atas setiap langkah ke depan.

OJK juga senantiasa mendorong inklusi keuangan secara nasional dengan mempertimbangkan ekosistem internal Muhammadiyah yang merupakan pasar potensial yang positif.

“Ke depan, BPRS milik Muhammadiyah dapat memperluas layanan melalui digitalisasi maupun perluasan jaringan dalam rangka meningkatkan kontribusi pada keuangan syariah, berkompetisi secara sehat dan berinovasi dalam pembiayaan UMKM yang lebih luas,” kata Dian.

Pada akhir Juni 2025, BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) resmi dikonversi menjadi BPRS Matahari atau disebut Bank Syariah Matahari (BSM). Konversi dari BPR konvensional ke syariah telah mendapat izin dari OJK.

Melalui surat imbauan Nomor 124/HIM/I.0/C/2025, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kemudian mengimbau kepada seluruh unsur persyarikatan di semua tingkatan untuk menempatkan dana pihak ketiga (DPK) di Bank Syariah Matahari (BSM).

Unsur persyarikatan ini termasuk Organisasi Ortonom (Ortom) serta Amal Usaha (AUM) di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Selain itu, PP Muhammadiyah juga mengimbau kepada elemen persyarikatan untuk menggunakan aktivitas keuangan di BSM, mengelola transaksi keuangan kelembagaan melalui layanan perbankan BSM, serta mendukung sosialisasi dan partisipasi aktif dalam pengembangan BSM di wilayah masing-masing.

“Langkah ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi Persyarikatan, masyarakat sekitar, serta pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yang inklusif. Bank ini diharapkan menjadi kemandirian ekonomi umat dan alat dakwah di bidang keuangan,” tulis Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam surat tersebut.

Dihubungi terpisah, Anwar mengatakan bahwa potensi Muhammadiyah untuk mendirikan bank umum syariah (BUS) sebenarnya cukup besar.

Bahkan, OJK disebut telah menyurati PP Muhammadiyah agar melakukan merger terhadap BPRS-BPRS yang berada di lingkungan Muhammadiyah.

Menurut Anwar, OJK berharap Muhammadiyah memiliki sebuah BPRS yang besar dan kuat, yang kelak dapat menjadi cikal bakal berdirinya BUS Muhammadiyah.

“Meskipun demikian, mendirikan BUS untuk saat ini belum ada rencana walau desakan dari bawah atau dari kalangan anggota cukup kuat karena banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari segi permodalan, jaringan, IT dan sumber daya manusianya,” kata Anwar.