PM Inggris Panggil Kabinet Darurat Bahas Gaza, Ditekan Akui Palestina

JAKARTA – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan menggelar rapat kabinet darurat pada Selasa (30/7/2025) untuk membahas situasi kemanusiaan di Gaza dan proposal perdamaian yang tengah dirumuskan. Langkah ini diambil di tengah tekanan yang meningkat dari internal Partai Buruh agar Inggris segera mengakui negara Palestina.

Rapat kabinet ini dipanggil secara luar biasa di tengah libur musim panas. Starmer disebut ingin membahas upaya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza serta posisi Inggris dalam mendukung gencatan senjata yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Skotlandia sehari sebelumnya, Starmer menyebut kondisi di Gaza sebagai krisis kemanusiaan yang tercela dan menekankan perlunya segera menghentikan kekerasan. Ia juga mengungkap bahwa Inggris tengah menyusun proposal perdamaian bersama Prancis dan Jerman, usai diskusi lewat sambungan telepon dengan para pemimpin kedua negara pekan lalu.

Walau rincian rencana tersebut belum diungkap ke publik, Starmer menyamakannya dengan koalisi yang bersedia, serupa dengan pendekatan internasional untuk mendukung Ukraina jika terjadi gencatan senjata dalam konflik melawan Rusia. Juru bicaranya menyatakan bahwa rencana ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan mitra internasional dan negara-negara di Timur Tengah.

Perang di Gaza yang telah berlangsung selama 22 bulan antara Israel dan Hamas terus memakan korban dan memicu krisis kemanusiaan yang memprihatinkan. Tekanan terhadap Israel meningkat seiring kritik internasional terhadap dampak serangan militernya, meskipun Israel membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Kekhawatiran akan kelaparan yang meluas di Gaza membuat sejumlah anggota parlemen Partai Buruh mendorong Starmer untuk mengambil sikap lebih tegas dengan mengakui negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut bisa menjadi tekanan moral dan politik terhadap Israel untuk menghentikan agresinya.

Menanggapi hal itu, Starmer menyatakan dirinya masih berfokus pada solusi praktis dan belum mendukung rencana untuk pengakuan segera terhadap Palestina. Ia menegaskan bahwa pengakuan akan dilakukan ketika waktunya dianggap tepat.

Namun, tekanan politik domestik terus meningkat. Pada Jumat pekan lalu, lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai di Inggris menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah segera mengakui negara Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap solusi dua negara.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dijadwalkan hadir di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, juga pada Selasa, untuk menyerukan dukungan internasional bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Sejumlah pemerintahan Inggris sebelumnya telah menyatakan dukungan prinsipil terhadap negara Palestina, tetapi tanpa komitmen waktu atau syarat konkret. Namun, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa negaranya akan mengakui Palestina sebagai negara telah menambah tekanan terhadap Inggris untuk mengikuti langkah serupa.

Dalam konteks yang terus berkembang ini, keputusan Starmer dan arah kebijakan Inggris dalam waktu dekat akan sangat menentukan sikap politik Eropa terhadap konflik Israel-Palestina serta masa depan solusi dua negara yang selama ini terus diupayakan.