Pemprov DKI Ambil Tujuh Langkah Cepat Atasi Kenaikan Kemiskinan dan Ketimpangan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah cepat menanggapi peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan yang tercatat dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Berdasarkan data per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Jakarta naik menjadi 4,28 persen dari 4,14 persen pada September 2024, menjadi lonjakan pertama sejak masa pandemi COVID-19.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa lonjakan tersebut menunjukkan belum meratanya pemulihan ekonomi di ibu kota. Menurutnya, dominasi pekerja informal dan tekanan inflasi memperparah kesenjangan sosial yang dirasakan warga.

“Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, Senin (28/7).

Pemprov DKI merinci tujuh strategi utama untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru terdampak krisis ekonomi. Kedua, mengendalikan inflasi pangan dan energi melalui intervensi harga pasar dan subsidi distribusi.

Ketiga, mendorong penciptaan kerja formal, termasuk memperluas program padat karya, pelatihan digital, serta dukungan terhadap UMKM dan kemitraan dengan swasta. Keempat, meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar seperti listrik, transportasi umum, dan pendidikan, melalui penyediaan subsidi dan fasilitas terjangkau.

Kelima, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang merekrut kelompok rentan, serta memperluas jangkauan layanan publik di wilayah padat penduduk. Keenam, menyusun indikator dan membangun fondasi kebijakan berbasis kebutuhan konkret masyarakat, seperti pengembangan ekonomi hijau, infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Langkah ketujuh adalah pembentukan Jakarta Fund, sebuah inisiatif investasi sosial untuk mendukung pembangunan dan penguatan ekonomi Jakarta secara berkelanjutan. Dana ini diharapkan mampu menarik dukungan dari sektor swasta dan lembaga internasional.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa proporsi pengeluaran 40 persen kelompok masyarakat terbawah hanya mencapai 16,12 persen. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan tinggi berdasarkan klasifikasi Bank Dunia. Selain itu, Gini Ratio Jakarta juga naik dari 0,431 pada September 2024 menjadi 0,441 pada Maret 2025, menjadikannya yang tertinggi secara nasional.

“Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” kata Suharini.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha. Tujuannya adalah menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan memperluas lapangan kerja yang berkelanjutan di Jakarta.